3 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK, – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik dengan mengadakan bimbingan teknis bagi pejabat struktural dan fungsional di Dinas Komunikasi dan Informatika Kalbar. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.
Menurut Sekda Kalbar Harisson, bimbingan teknis ini ditujukan kepada petugas pelayanan informasi publik perangkat daerah dan biro di lingkungan Pemprov Kalbar serta Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota se-Kalimantan Barat. Harisson menegaskan bahwa pelayanan informasi publik adalah bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai program dan kegiatan pemerintah, sehingga pelayanan informasi harus dilakukan secara profesional, cepat, tepat, dan mudah dipahami. "Pelayanan kita harus profesional, artinya kita memahami mana yang memang wajib disampaikan kepada masyarakat dan mana yang harus dilindungi sesuai aturan," katanya.
Transparansi dan Tantangan di Era Digital
Harisson mengingatkan bahwa pelayanan informasi tidak boleh dilakukan secara rumit hingga menyulitkan masyarakat. Menurutnya, banyak informasi pemerintah yang kini sudah tersedia di website maupun media sosial resmi perangkat daerah, sehingga seharusnya memudahkan akses bagi masyarakat.
Ia juga mengakui bahwa tantangan pelayanan informasi publik semakin besar seiring dengan pesatnya perkembangan media sosial dan cepatnya penyebaran opini di ruang digital. Oleh karena itu, aparatur sipil negara diminta untuk tetap profesional, terbuka, dan sabar dalam menghadapi berbagai dinamika pelayanan publik.
Lebih lanjut, Harisson meminta seluruh perangkat daerah lebih aktif mempublikasikan program dan pelayanan pemerintah melalui media sosial dan berbagai platform digital lainnya dengan lebih banyak menampilkan masyarakat sebagai penerima manfaat program.
Harapan untuk Peningkatan Kualitas
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, Christianus Lumano, menyatakan bahwa bimbingan teknis tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur dalam pengelolaan pelayanan informasi publik di seluruh perangkat daerah. Ia berharap kualitas keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalbar maupun kabupaten/kota semakin meningkat.
Provinsi Kalimantan Barat telah berhasil masuk peringkat 10 nasional dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tingkat provinsi dan meraih peringkat tiga nasional untuk indeks keterbukaan informasi publik dengan nilai 74,23. Capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat.
“Mudah-mudahan tahun 2026 ini capaian kita bisa lebih baik lagi, karena keterbukaan informasi publik bukan hanya soal penilaian, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar mendapatkan akses informasi yang cepat, tepat, dan sederhana,” kata Lumano.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
