3 hours ago
4
Pajak kendaraan bermotor.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Dayli Setiaji, mengungkapkan potensi penerimaan pajak kendaraan di KBB tergolong besar. Tahun 2026, potensi penerimaan PKB dipatok mencapai sekitar Rp200 miliar, sementara target opsen PKB sebesar Rp185 miliar.
"Jumlah kendaraan setiap tahun terus bertambah, sehingga potensi pajaknya juga otomatis meningkat," kata Dayli saat dikonfirmasi, Kamis (14/5/2026).
Meski begitu, kata dia, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan masih menjadi pekerjaan rumah. Saat ini, tingkat kepatuhan wajib pajak di KBB baru mencapai sekitar 67 persen. Artinya, masih ada sekitar 30 persen lebih pemilik kendaraan yang belum menunaikan kewajibannya.
Menurut Dayli, salah satu cara untuk memicu kepatuhan membayar pajak ialah melakukan operasi langsung di lapangan. Bukan untuk menindak masyarakat penunggak pajak, namun lebih mengedepankan pendekatan edukatif agar masyarakat semakin sadar pentingnya membayar pajak tepat waktu.
"Banyak yang langsung bayar pajak di tempat. Tapi ada yang belum siap membayar, maka kami berikan edukasi dan surat pernyataan agar segera melakukan pembayaran," kata dia. Ia menegaskan, tujuan utama kegiatan tersebut ialah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sekaligus mendongkrak pendapatan daerah dari sektor PKB dan opsen.
Pendapat serupa disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KBB, Rini Sartika mengatakan, opsen PKB merupakan salah satu penghasil pendapatan asli daerah (PAD) yang setiap tahunnya digunakan untuk pembangunan. "Tujuan operasi ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengurangi jumlah penunggak, dan mengejar target realisasi opsen PKB," ujar Rini.
Menurut Rini, banyak masyarakat yang sebenarnya memiliki niat membayar pajak, namun terlambat atau lupa. Dengan adanya operasi di lapangan, masyarakat diharapkan dapat langsung melakukan pembayaran setelah terjaring pemeriksaan.
"Kami berharap masyarakat semakin sadar pentingnya membayar PKB dan BBNKB tepat waktu. Dengan begitu target PAD bisa tercapai," kata dia.
