3 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengatakan akan menindak para pengusaha tambang yang beroperasi di wilayah Jateng jika mengabaikan kelestarian alam atau lingkungan. Mantan kapolda Jateng itu mengaku tak takut jika harus berhadapan dengan bekingan pengusaha tambang yang nakal.
Luthfi telah meminta Dinas ESDM dan bupati/wali kota se-Jateng untuk benar-benar melakukan pengawasan aktivitas pertambangan di wilayahnya masing-masing. Hal itu dimulai dari proses perizinan.
"Perizinan-perizinan di tempat kita yang sekarang sudah ada terkait tambang ini betul-betul ditertibkan. Dari mulai proses perizinannya, misalkan, begitu seorang pengusaha akan melakukan penambangan, IUP dan IUPK-nya belum turun, dia harus mengeluarkan namanya jaminan pasca-tambang dan reklamasi. Begitu surat izinnya, IUP-nya turun, dia harus menggunakan dana untuk konservasi dan lain sebagainya," ucap Luthfi seusai menghadiri acara penanaman pohon dalam rangka konservasi dan reklamasi tambang batu andesit di Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Rabu (13/5/2026).
Menurut Luthfi, ketentuan-ketentuan tersebut harus dipenuhi para pengusaha pertambangan sebagai bagian dalam menjaga kelestarian alam. Dia mengatakan telah memerintahkan Dinas ESDM Jateng untuk aktif melakukan pengawasan.
Untuk menegakkan aturan tersebut, Luthfi mengaku sudah turut menggandeng Mabes Polri dan Polda Jateng. "Bahkan di wilayah Klaten sudah kita lakukan pidana, Magelang ada pidananya, Kendal sudah ada, Pati juga ada, sudah enam orang mereka kita lakukan penegakan hukum karena melanggar daripada ketentuan," ucapnya.
"Saya tidak peduli di belakangnya ada siapa. Karena apa? Ke depan, kalau ini tidak kita tertibkan, Provinsi Jawa Tengah harus menjadi pelopor daripada pertumbuhan ekonomi tetapi tidak boleh melanggar daripada konservasi alam," tambah Luthfi.
Dia meminta bupati/wali kota di Jateng untuk ikut mengawasi aktivitas pertambangan. "Saya tegaskan, bagi ESDM, para bupati, para wali kota, para wakil, dan Forkopimda-nya, untuk betul-betul melakukan pengawasan, kemudian melakukan penertiban, berikut melakukan ketertiban yang lainnya, agar mendahulukan melestarikan alam," katanya.
