Pers di Persimpangan Jalan: Antara Kredibilitas dan Kecepatan di Era Digital

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setiap 9 Februari, kita memperingati Hari Pers Nasional sebagai momentum untuk merefleksikan peran vital pers dalam demokrasi Indonesia. Namun tahun ini, peringatan itu terasa berbeda. Pers nasional kini berdiri di persimpangan jalan yang menentukan, menghadapi dilema eksistensial di tengah gempuran media sosial dan transformasi digital yang tanpa henti.

Jika dahulu pers adalah gatekeeper tunggal informasi, kini setiap orang dengan smartphone adalah pewarta potensial. Sebuah video yang diunggah warganet bisa viral dalam hitungan menit, jauh sebelum wartawan profesional sempat memverifikasi faktanya. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang masih dipercaya.

Kecepatan versus Kedalaman

Media sosial telah mengubah ekspektasi publik terhadap kecepatan berita. Twitter (sekarang X), Instagram, dan TikTok menawarkan informasi real-time yang seringkali mentah dan belum terverifikasi. Dalam kompetisi ini, media arus utama menghadapi godaan untuk mengorbankan prinsip jurnalisme demi mengejar klik dan engagement.

Fenomena clickbait dan judul sensasional yang merajalela di media online Indonesia adalah bukti nyata dari tekanan ini. Berita dipecah menjadi fragmen-fragmen kecil, dikemas ulang untuk algoritma, dan seringkali kehilangan konteks penting. Kedalaman analisis tergantikan oleh kutipan media sosial yang dijadikan berita.

Namun justru di sinilah nilai sejati jurnalisme profesional harus ditegakkan. Saat informasi berlimpah tapi konteks langka, peran pers sebagai penyaring dan penjelas menjadi lebih krusial dari sebelumnya. Masyarakat tidak hanya butuh tahu apa yang terjadi, tetapi mengapa hal itu penting dan bagaimana dampaknya.

Hoaks dan Tanggung Jawab Ganda

Tsunami disinformasi di media sosial telah menempatkan pers pada posisi paradoksal. Di satu sisi, media harus berlomba dengan kecepatan viralisasi konten. Di sisi lain, mereka dibebani tanggung jawab ekstra sebagai benteng terakhir melawan hoaks.

Program fact-checking yang dilakukan berbagai media nasional adalah langkah positif, namun seringkali terasa seperti menyapu air di tengah banjir. Hoaks menyebar lebih cepat dan lebih jauh daripada klarifikasinya. Algoritma media sosial yang memprioritaskan engagement justru memberi amplifikasi lebih besar pada konten kontroversial, termasuk yang menyesatkan.

Dalam kondisi ini, pers tidak bisa berjuang sendirian. Literasi digital masyarakat harus ditingkatkan secara masif. Platform media sosial perlu diminta pertanggungjawaban lebih besar. Dan yang tak kalah penting, pemerintah harus mendukung ekosistem media yang sehat tanpa jatuh pada godaan untuk mengontrol narasi.