2 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, SERANG – Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Kota Serang, Banten, Senin (9/2), menjadi momentum krusial bagi masa depan jurnalisme Indonesia.
Di bawah tema "Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, dan Bangsa Kuat", para pemangku kebijakan dan insan pers berkumpul untuk menegaskan satu pesan utama: teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pengganti nurani manusia.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, yang hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bahwa jurnalisme tidak boleh kalah oleh dominasi algoritma. Di tengah banjir informasi digital, ia mengingatkan bahwa pers yang hanya mengandalkan kecepatan tanpa kualitas dan etika akan kehilangan kepercayaan publik.
"Teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pengganti nurani. Tanpa sentuhan manusia dan komitmen terhadap kebenaran, jurnalisme berisiko kehilangan makna," tegas pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut.
Komitmen Negara dan Keadilan Ekonomi Media
Pemerintah menyadari bahwa Indonesia kini merupakan pasar digital terbesar di Asia Tenggara, di mana stabilitas sosial dan ekonomi sangat bergantung pada kualitas informasi. Oleh karena itu, Cak Imin menekankan bahwa negara tidak akan membiarkan pers berjalan sendiri menghadapi disrupsi bisnis.
Salah satu langkah strategis yang diusung pemerintah adalah penguatan kebijakan publisher rights (hak penerbit). "Negara berkomitmen memastikan media massa mendapatkan mata rantai ekonomi yang adil agar jurnalisme berkualitas bisa tetap hidup sebagai suluh demokrasi," imbuhnya. Pers diharapkan menjadi penjernih informasi di tengah kebisingan hoaks, sekaligus menjembatani program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis dan koperasi desa kepada publik.
Gema HPN 2026 juga dirasakan kuat hingga ke pelosok negeri. Akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Ferdinandus Jehalut, menyoroti bahwa kesehatan ekosistem pers di daerah merupakan kunci pembangunan. Di wilayah seperti NTT, pers diharapkan mampu mengontrol kebijakan publik untuk membantu daerah keluar dari jeratan kemiskinan.
Namun, Ferdinandus mencatat tantangan nyata di daerah: keterbatasan infrastruktur, ketergantungan pada iklan pemerintah, hingga ancaman kriminalisasi jurnalis. "Jika pers tidak independen, ekonomi daerah berisiko dikuasai oleh segelintir elite. Pers harus benar-benar menjadi the voice of the voiceless (suara bagi mereka yang tak mampu bersuara)," ujarnya.
sumber : Antara
