2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Iran menawarkan kerja sama pengembangan pesawat tanpa awak (drone) kepada Indonesia. Tawaran itu terbilang cukup menarik, mengingat teknologi drone Teheran yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya.
Pesawat tanpa awak negara Mullah itu telah menjadi momok menakutkan buat Israel. Namun tak hanya untuk kebutuhan militer tapi juga drone buat kebutuhan sipil.
Iran memiliki sejumlah seri drone, seperti Shared, Moajer, Arash, Kaman hingga Karra. Qoads Aviation Industries merupakan perusahaan yang selam ini mengembangkan pesawat tanpa awak negara itu.
Salah satu kelebihan dari drone Iran yakni, mereka mampu membuat pesawat tanpa awak dengan biaya cukup murah. Sebuah laporan menyebut biaya produksi Iran berkisar antara 35.000 hingga 40.000 dolar AS per unit sementara produsen AS bisa mematok harga 41 juta dolar AS untuk model sebanding.
Jika Indonesia, mau menerima pengembangan drone dari Iran, maka Jakarta bukan negara pertama untuk produksi pesawat tanpa awak itu. Pada 17 Mei 2022, Iran meresmikan pabrik drone di negara tetangganya, Tajikistan. Pabrik tersebut secara resmi merupakan fasilitas produksi drone pertama Iran di luar negeri .
Hanya saja harus diakui, dibandingkan dengan negara lain seperti Turki yang juga punya kemampuan tak kalah hebat dalam pengembangan drone, kerja sama RI-Iran akan lebih sulit.
Ini mengingat Iran telah menjadi 'incaran' negara-negara Barat khususnya terkait pengembangan senjata yang dinilai menjadi sebuah ancaman. Iran selama ini menjadi salah satu pemasok utama drone ke Rusia.
Pengamat Timur Tengah Universitas Indonesia (UI) Agung Nurwijoyo mengakui kerja sama dengan Iran dalam pengembangan teknologi drone memang mengandung risiko. Agung menilai potensi tekanan dari negara lain sangat mungkin terjadi, meski tidak selalu terbuka.
“Potensi adanya tekanan tentu ada dan sangat mungkin meski tidak selalu secara terbuka dan frontal. Pressure by layers. Kita mungkin tidak akan dimusuhi tapi ada ukuran ulang dari tingkat kepercayaan strategis,” katanya kepada Republika.
Ia menyebut tekanan dapat meningkat drastis apabila kerja sama drone itu berkaitan langsung dengan pertahanan dan konflik Timur Tengah. Karena itu, ia menilai penting bagi Indonesia untuk menegaskan kerangka kerja sama.
“Pandangan saya, tekanan akan meningkat drastis jika drone terkait langsung dengan pertahanan/militer dan konflik di Timur Tengah. Tentu poin terakhir ini bukan dalam konteks terseret secara militer tapi narasi dan persepsi memfasilitasi normalisasi teknologi konflik," ujarnya.
