1 hour ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR, – Pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Puspenkum Kejagung) RI untuk memperkuat pencegahan korupsi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas melalui kegiatan penerangan hukum pada Rabu di Makassar.
Menurut Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Puspenkum Kejaksaan Agung RI, Dr. Aliansyah, penerangan hukum ini merupakan bagian dari upaya preventif Kejagung dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi, khususnya di daerah.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan apresiasi terhadap Puspenkum Kejagung RI atas dipilihnya Kota Makassar sebagai lokasi kegiatan penerangan hukum ini. Ia menegaskan bahwa korupsi adalah extraordinary crime yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan daerah serta merusak kepercayaan publik.
Aliyah menekankan pentingnya pencegahan korupsi yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh unsur pemerintahan. “Pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan. Yang lebih penting adalah membangun sistem yang baik, budaya integritas, serta kesadaran hukum bagi seluruh aparatur pemerintahan,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, ia berharap kegiatan penerangan hukum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh peserta, khususnya Kepala SKPD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan bendahara, agar memiliki pemahaman yang utuh terkait aspek hukum, potensi penyimpangan, dan langkah-langkah preventif dalam pengelolaan anggaran.
Aliyah juga menekankan bahwa praktik korupsi tidak hanya sebatas pencurian uang negara, tetapi juga mencakup penggelapan jabatan, gratifikasi, pemerasan, mark up, hingga penyalahgunaan wewenang. Ia mengingatkan pentingnya integritas, transparansi, akuntabilitas, pemahaman aturan, serta tertib administrasi dalam setiap proses pemerintahan.
“Kehadiran narasumber dari Kejaksaan Agung RI hari ini merupakan kesempatan emas. Saya meminta seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan serius dan tidak ragu untuk bertanya agar tidak terjebak dalam permasalahan hukum di kemudian hari,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Makassar berharap dapat membangun ekosistem anti-korupsi yang kuat guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan visi Makassar unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
