2 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Badan Usaha Milik Daerah sejak awal dimaksudkan sebagai instrumen negara di tingkat lokal—bukan semata pencari laba, melainkan pengelola potensi daerah dan penyangga kepentingan publik.
Namun dalam perjalanannya, BUMD kerap bergerak di antara harapan dan kenyataan. Ia dibebani mandat pembangunan, tetapi sering terperangkap dalam tata kelola yang rapuh dan tarik-menarik kepentingan politik.
Anggota DPR RI Komisi II, Fraksi Gerindra, Azis Subekti, mengatakan keunggulan BUMD terletak pada kedekatannya dengan realitas daerah. Ia hidup di tengah sumber daya lokal dan beroperasi pada sektor-sektor yang kerap diabaikan pasar yaitu air minum, energi daerah, pasar tradisional, transportasi lokal, hingga pembiayaan usaha kecil.
“Dalam banyak kasus, BUMD menjadi satu-satunya alat negara di daerah untuk menjaga denyut ekonomi dan layanan dasar tetap berjalan,” kata dia kepada media di Jakarta, Jumat (13/2/2026)
Namun, Azis menyebut, potret BUMD tidak pernah tunggal. Terdapat jurang kinerja yang lebar. Sebagian kecil BUMD tumbuh sehat, dikelola profesional, bahkan mampu melantai di bursa. Mereka membuktikan bahwa BUMD bisa kompetitif dan bernilai tambah.
Di sisi lain, kata dia, tidak sedikit BUMD yang hidup segan mati tak mau—bertahan lewat suntikan modal rutin tanpa arah bisnis yang jelas. Kesenjangan ini menegaskan bahwa persoalannya bukan pada konsep BUMD, melainkan pada absennya standar tata kelola dan arah kebijakan yang konsisten.
Menurut Azis, kelemahan struktural menjadi akar masalah. Rekrutmen manajemen yang tidak berbasis kompetensi, intervensi kepala daerah dalam keputusan operasional, serta ketergantungan pada penyertaan modal tanpa target kinerja membuat banyak BUMD berubah dari penggerak ekonomi menjadi beban fiskal.
“Transparansi rendah dan akuntabilitas yang lemah memperlebar jurang antarbadan usaha daerah,” ujar dia.
Dia menjelaskan tantangan BUMD hari ini kian kompleks yaitu persaingan dengan sektor swasta yang lebih lincah, tuntutan adaptasi teknologi, serta fragmentasi kebijakan antardaerah. Tekanan politik elektoral memperparah keadaan.
Setiap pergantian kepemimpinan sering diikuti perubahan manajemen dan strategi, merusak kesinambungan usaha.
