1 hour ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya terkait Board of Peace (BoP) dan upaya penyelesaian konflik Palestina kepada sejumlah tokoh di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026). Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal menganggap, Prabowo memiliki pendekatan yang realistis dalam menyikapi keikutsertaan Indonesia dalam BoP.
Menurut Dino, saat ini, BoP merupakan satu-satunya opsi yang tersedia di tengah kompleksitas konflik yang berlangsung. "Kesan saya adalah beliau Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini. Realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace, tidak ada opsi lain," ujar Dino kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu malam WIB.
Dino menjelaskan, BoP bukanlah solusi instan, melainkan sebuah upaya yang sarat dengan risiko dan ketidakpastian. Namun demikian, sambung dia, Prabowo memahami secara utuh potensi tantangan tersebut, termasuk risiko geopolitik yang melibatkan berbagai aktor internasional.
"Tapi intinya ini adalah suatu eksperimen dan bukan obat yang ampuh, yang bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit. Dan saya melihat beliau realistis mengenai hal ini," ucap mantan dubes RI untuk AS tersebut.
Dino juga menyoroti penekanan Prabowo pada pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai faktor penyeimbang dalam proses tersebut. Dia mengapresiasi sikap kehati-hatian Prabowo yang tetap berpegang pada prinsip dan kepentingan nasional Indonesia, termasuk kesiapan untuk menarik diri apabila kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar Indonesia.
"Yang saya paling suka dan ini align juga dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita," jelas Dino.
Sementara mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda menyoroti pentingnya proses konsultasi yang telah dilalui Indonesia sebelum memutuskan bergabung dalam BoP. Dia menyampaikan, keputusan tersebut diambil setelah melalui dialog intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam.
"Jadi kita ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui dua rangkaian konsultasi di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam," ujar Hassan.
Dia menerangkan, delapan negara tersebut dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan di dalam BoP. Hal itu sekaligus menjaga agar proses yang berjalan tetap sejalan dengan tujuan kemanusiaan.
