18 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) terus menuai sorotan. Board of Peace merupakan sebuah organisasi yang semula dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada September 2025 dan diresmikan pada 22 Januari 2026. Ini diklaim Trump sebagai mekanisme untuk mengawasi rekonstruksi Jalur Gaza, Palestina, pascaperang.
Direktur Jaringan Gusdurian Indonesia, Alissa Wahid, menilai, Board of Peace tidak memiliki mandat hukum internasional yang jelas. Bahkan, organisasi inisiatif Trump itu berpotensi melemahkan mekanisme resmi lembaga multilateral, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Klaim Trump bahwa Board of Peace dibuat untuk mengawasi rekonstruksi Jalur Gaza dinilainya juga cacat secara moral. Sebab, Israel yang puluhan tahun dan hingga kini menjajah Palestina justru masuk menjadi anggota dewan tersebut. Padahal, entitas zionis itu adalah pelaku utama genosida dan kehancuran masif yang dialami Jalur Gaza.
"Perdamaian sepihak tidak boleh dirumuskan dan ditentukan secara sepihak dengan mengabaikan sejarah, luka, dan suara rakyat Palestina. Perdamaian tanpa keadilan hanya akan mengawetkan penjajahan, pendidikan, dan penindasan," ujar Alissa Wahid dalam pernyataan sikap yang dikutip Republika pada Selasa (3/2/2026).
Ia juga menegaskan, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace justru bertentangan dengan amanat Pembukaan UUD 1945. Konstitusi secara tegas menyatakan, penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Lebih-lebih, RI dalam Board of Peace disebut-sebut wajib membayar Rp17 triliun untuk bisa menjadi anggota permanen organisasi tersebut. Menurut Alissa, setiap perjanjian internasional yang berpotensi membebani keuangan negara semestinya memperoleh persetujuan DPR terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUD 1945.
“Keterlibatan Indonesia dalam inisiatif ini hanya akan menempatkan Indonesia pemberi legitimasi pada kepentingan kekuatan global yang melanggengkan penindasan di Palestina,” ucap putri almarhum presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut.
Karena itu, Gusdurian mendesak Presiden Prabowo agar segera mencabut keanggotaan RI dari Board of Peace.
Didukung PBNU
Bila Gusdurian menyuarakan penolakan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengambil sikap yakni mendukung keanggotaan RI dalam Board of Peace. Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf memandang, keikutsertaan Indonesia dalam dewan yang diinisiasi AS itu merupakan keputusan tepat untuk terus membantu Palestina.
“Keputusan Presiden (Prabowo) untuk bergabung dalam Board of Peace ini, saya kira adalah keputusan yang tepat berdasarkan komitmen yang abadi untuk membantu Palestina,” ujar KH Yahya Cholil Staquf di Jakarta, Jumat lalu.
Sosok yang akrab disapa Gus Yahya itu memandang, keikutsertaan RI bakal dipandang kontroversial oleh berbagai kalangan. Namun, ia menegaskan, RI tidak boleh berhenti dalam upaya mendukung Palestina.
Tantangannya, lanjut dia, adalah menentukan cara paling efektif untuk memberikan dukungan tersebut agar rakyat Palestina memiliki kesempatan membangun masa depan mereka sendiri.
Menurut Yahya, saat ini dunia berada dalam dinamika internasional yang penuh ketidakpastian, dengan berbagai kepentingan global dari Amerika Serikat, China, Rusia, hingga negara-negara Eropa yang saling berkompetisi.
“Di tengah ketidakmenentuan ini, kalau kita sungguh ingin berbuat sesuatu untuk membantu Palestina menemukan jalan keluar dari masalahnya, maka kita harus hadir di semua arena, di semua platform yang tersedia,” katanya.
Ia menilai kehadiran Indonesia dalam Board of Peace penting agar Indonesia tidak sekadar menjadi penonton dalam proses internasional yang menentukan masa depan Palestina.
“Kita harus hadir supaya kita bisa berbuat sesuatu. Karena kalau kita tidak ada, kita hanya akan menonton dan membiarkan orang menentukan jalannya dinamika, jalannya pertarungan, dan proses-proses yang berlangsung sesudahnya,” kata dia.
sumber : Antara
