Awal Ramadhan Tahun Ini Berpotensi Berbeda, Apa Kata Kemenag?

3 hours ago 4

Petugas mengamati posisi hilal menggunakan Total Station di Pantai Pancur, Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (28/2/2025). Tim gabungan Rukyatul Hilal 1 Ramadhan 1446 H tersebut tidak berhasil melihat hilal dan penetapan resminya menunggu hasil sidang isbat Kementerian Agama.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan potensi perbedaan penetapan awal Ramadhan 2026 merupakan hal yang wajar dalam dinamika penentuan kalender hijriah di Indonesia. Pemerintah, melalui sidang isbat, akan tetap mengedepankan musyawarah bersama organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam untuk menetapkan keputusan yang maslahat bagi umat.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Arsad Hidayat mengatakan, perbedaan awal Ramadhan dapat terjadi karena adanya perbedaan pendekatan dalam menentukan awal bulan hijriah, baik melalui metode hisab, rukyat (hilal), maupun pendekatan kalender hijriah global.

“Sebenarnya kalau berbeda itu biasa, karena cara pandang kemudian cara penetapan dari ormas-ormas Islam tersebut tidak sama. Ada yang menggunakan pendekatan metode hisab, ada yang menggunakan pendekatan hilal, kemudian ada yang terbaru mempergunakan dengan KHGT,” ujar Arsad dalam konferensi pers "Joyful Ramadhan Mubarak" di Jakarta, Selasa (10/2/2026). 

Menurut dia, perbedaan antara konsep hilal lokal dan global memang berpotensi menghasilkan penetapan awal Ramadhan yang tidak sama. Namun, pemerintah memiliki mekanisme sidang isbat sebagai forum musyawarah untuk menyatukan pandangan.

“Kita Kemenag membuat yang namanya sidang Isbat. Ini forum musyawarah seluruh ormas Islam, seperti Muhammadiyah, NU, Persis dan lain sebagainya. Kita undang kita dengarkan apa yang menjadi pandangan mereka masing-masing, kemudian dimusyawarahkan kemudian diambil keputusan yang maslahat,” ucapnya.

"Itulah yang nanti akan ditetapkan sebagai keputusan pemerintah kaitan dengan awal bulan suci Ramadhan ya," kata Arsyad.

Ia pun menambahkan, masyarakat diharapkan dapat menyikapi kemungkinan perbedaan tersebut dengan sikap saling menghormati.“Jadi kalau perbedaan wajar, dan kita harus terlatih untuk menghormati lah perbedaan-perbedaan tersebut ya,”kata dia.

Read Entire Article
Politics | | | |