3 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Adidaya Institute menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerapkan pendekatan Big Bang dan Big Push dalam merespons persoalan kemiskinan di Indonesia. Pendekatan tersebut dinilai mencerminkan upaya negara mengambil langkah cepat dan berskala nasional untuk menyentuh akar persoalan, terutama melalui pembangunan manusia dan penguatan ekonomi rakyat yang dijalankan secara terpadu lewat berbagai program.
Manajer Ekonomi Pembangunan Adidaya Institute Bramastyo B Prastowo mengatakan, pendekatan Big Bang terlihat dari kecepatan dan skala pelaksanaan kebijakan, sementara Big Push tercermin dari fokus substansi program yang diarahkan pada investasi jangka panjang di sektor dasar. Ia menegaskan, meski merujuk pada kerangka pemikiran ekonomi pembangunan yang diperkenalkan Jeffrey Sachs, kebijakan era Prabowo tetap berpijak pada amanat konstitusi UUD 1945.
“Pemerintahan Presiden Prabowo menjalankan strategi yang bisa dibaca sebagai big bang dalam pelaksanaan dan big push dalam substansi. Negara bergerak cepat dan serentak untuk memecahkan masalah mendasar, tetapi tetap menempatkan pembangunan manusia dan ekonomi rakyat sebagai inti kebijakan,” ujar Bram dalam dialog media di kantor Adidaya Institute, Selasa (10/2/2026), berdasarkan siaran pers.
Ia menjelaskan, sejumlah program prioritas Presiden dijalankan sebagai satu paket terintegrasi untuk menangani kemiskinan secara menyeluruh. Program seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga Kampung Nelayan, Sekolah Rakyat dinilai tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dalam menjawab persoalan gizi, kesehatan, pendidikan, hingga akses ekonomi masyarakat.
“Tujuh program prioritas—Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, 3 Juta Rumah/FLPP, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Lumbung Pangan, dan Kampung Nelayan—bukan tumpukan program terpisah. Ini paket kebijakan yang menargetkan simpul kemiskinan multidimensi secara bersamaan,” jelasnya.
Menurut Adidaya Institute, kerangka kerja tersebut sejalan dengan evolusi pemikiran Jeffrey Sachs yang menekankan perlunya lompatan investasi terkoordinasi pada modal manusia, layanan publik, dan ekonomi lokal untuk memutus perangkap kemiskinan. Dalam konteks Indonesia, pendekatan itu diterjemahkan dengan peran negara yang kuat sebagai perencana, koordinator, sekaligus investor layanan dasar.
Bram menambahkan, seluruh program prioritas tersebut memenuhi tiga kriteria utama reformasi Big Bang, yakni dilaksanakan secara masif di tingkat nasional, dijalankan dengan kecepatan tinggi, serta bersifat sulit dibalikkan atau dihentikan. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan berskala besar selalu bergantung pada kesiapan birokrasi dalam menjalankan eksekusi di lapangan.
Sebagai bentuk kontribusi, Adidaya Institute memperkenalkan kerangka Rapor Negara atau Rapor Birokrasi yang memuat enam indikator sederhana untuk mengawal pelaksanaan program prioritas, yakni koordinasi lintas instansi, standar layanan minimum, satu data dan dashboard publik, pengadaan dan logistik, kesiapan SDM lapangan, serta pengawasan dan respons pengaduan.
“Dengan Rapor Negara, dukungan publik menjadi lebih substantif. Arah kebijakan didukung, tetapi mutu pelaksanaan tetap ditagih. Perbedaan antara big push yang berhasil dan yang mengecewakan selalu terletak pada disiplin eksekusi dan kualitas birokrasi,” kata Bram.
Ia juga menekankan pentingnya umpan balik masyarakat sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi Big Bang dan Big Push. Menurutnya, keterbukaan pemerintah terhadap masukan lapangan akan membantu evaluasi
“Pemerintah perlu membuka diri terhadap informasi lapangan yang jujur dan apa adanya. Feedback loop itu penting agar kebijakan bisa diperbaiki sambil berjalan dan tidak justru mencelakakan Presiden,” ujarnya.
