2 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan 154 kawasan transmigrasi di berbagai wilayah Indonesia untuk ditata menjadi sentra pertumbuhan ekonomi baru. Program ini ditopang penguatan infrastruktur dasar dan konektivitas untuk menekan biaya logistik sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pengembangan kawasan transmigrasi dilakukan melalui orkestrasi lintas kementerian dan pemerintah daerah sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita. Fokus awal dimulai dari revitalisasi kawasan lama melalui penyediaan jalan, jembatan, rumah layak huni, air bersih, listrik, jaringan komunikasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.
“Karena kita harapkan 154 kawasan transmigrasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bisa benar-benar menjadi kawasan yang baik, yang layak, dan berkualitas,” kata AHY di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
AHY menegaskan, penguatan infrastruktur dasar melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Perhubungan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah. Upaya ini bertujuan menurunkan biaya logistik agar kawasan transmigrasi lebih kompetitif sebagai pusat aktivitas ekonomi.
Selain revitalisasi, transformasi kawasan juga dilakukan melalui program unggulan Kementerian Transmigrasi agar wilayah tidak hanya menjadi tempat bermukim, tetapi berkembang sebagai pusat ekonomi tematik berbasis potensi lokal, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, hingga industri pengolahan.
“Kalau itu berhasil, bukan hanya pendekatannya quick wins, tetapi bisa menjadi role model pembangunan kawasan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujar AHY.
Sebagai proyek percontohan, pemerintah menetapkan Barelang di Kepulauan Riau, Mamuju di Sulawesi Barat, serta Salor di Merauke, Papua Selatan. Ketiga kawasan tersebut diproyeksikan menjadi laboratorium transmigrasi modern yang dapat direplikasi di wilayah lain.
AHY menilai keunggulan transmigrasi terletak pada ketersediaan lahan dan tenaga kerja, dengan sekitar 3,1 juta hektare lahan yang masih belum dimanfaatkan optimal. Kehadiran industri, modal, teknologi, dan offtaker dipandang krusial untuk melahirkan sentra produksi, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat UMKM.
Ia juga mencontohkan kawasan transmigrasi Melolo di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, yang kini mampu mengembangkan industri gula berbasis tebu hingga berpotensi ekspor. “Awalnya itu tidak ada harapan di sana, tetapi ternyata kawasan transmigrasi itu telah berevolusi dan itu membutuhkan kolaborasi,” ujarnya.
Dalam konteks lebih luas, AHY mengaitkan pengembangan kawasan transmigrasi dengan agenda ketahanan pangan, energi, dan air bersih di tengah tekanan geopolitik global serta krisis iklim. Pemerintah juga memetakan potensi energi baru terbarukan, mulai dari surya, angin, air, hingga bioenergi, serta memperkuat konektivitas darat, laut, udara, dan kereta untuk meningkatkan efisiensi ekonomi wilayah sekaligus menekan emisi karbon.
AHY menegaskan, keberhasilan program bergantung pada eksekusi dan kolaborasi di lapangan. Pemerintah menyiapkan proyek kawasan transmigrasi yang memiliki kepastian agar menarik investasi berkelanjutan, dengan target akhir membentuk sentra pertumbuhan baru yang memperkuat ketahanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
