3 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hubungan internasional Dina Sulaeman menilai rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza harus dipastikan terlebih dahulu memiliki dasar hukum internasional yang kuat. Dina menekankan, mekanisme yang ditempuh akan menentukan apakah kehadiran pasukan Indonesia sejalan atau justru bertentangan dengan komitmen Indonesia terhadap kedaulatan Palestina.
“Kalau benar TNI akan masuk Gaza, yang pertama harus dipastikan adalah dasar hukum internasionalnya. Apa dengan mandat Dewan Keamanan PBB dan artinya, komando tertinggi ada di PBB, atau hanya melalui inisiatif seperti BoP atau ISF yang diprakarsai AS-dikomandani AS?” kata Dina saat dihubungi republika, Rabu (11/2/2026).
Dina mengingatkan, tanpa mandat PBB yang kuat, keberadaan pasukan militer asing di Gaza berisiko dipandang melanggar hukum internasional. Ia juga menilai hal itu dapat menjadi kontradiktif dengan sikap Indonesia yang selama ini menyatakan dukungan terhadap Palestina.
“Tanpa mandat PBB yang kuat, keberadaan pasukan militer asing berisiko dipandang melanggar hukum internasional dan bisa kontradiktif dengan komitmen Indonesia pada kedaulatan Palestina,” jelasnya.
Dina kemudian menjelaskan maksud dari kontradiktif tersebut. Menurutnya, inti dari kedaulatan adalah hak warga Palestina untuk menentukan masa depan dan pengaturan wilayahnya sendiri.
“Maksud kontradiktif itu begini: Inti dari kedaulatan adalah warga Palestina-lah yang berhak menentukan masa depan dan pengaturan wilayahnya. Kita mengaku mendukung kedaulatan Palestina, tapi malah gabung dengan skema pengiriman pasukan bentukan AS yang mengabaikan kedaulatan Palestina. Jadinya kan kontradiktif,” katanya menjelaskan.
Saat ditanya apakah pengiriman pasukan Indonesia berpotensi memicu bentrokan dengan Hamas, Dina menyebut hal itu sangat bergantung pada aturan keterlibatan yang ditetapkan di lapangan.
“Apa bisa bentrok dengan Hamas atau tidak sangat bergantung pada aturan-apa wewenangnya, bagaimana SOP di lapangan, dan lain-lain yg ditetapkan. Kalau pasukan ini dipimpin AS dan diatur oleh AS, pastilah aturan-aturannya menguntungkan Israel,” katanya.
Ketika disinggung apakah semangat mengirimkan pasukan untuk yang pertama di Gaza jika dilandasi dengan niat baik dan undang-undang yang berlaku apakah tetap kontradif? Dina menegaskan kembali bahwa kontradiksi terhadap kedaulatan Palestina terjadi apabila pengiriman pasukan tidak dilakukan dalam skema Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Ya, kalau pengiriman pasukan tersebut tidak dalam skema PBB,” kata Dina.
Dina kembali menekankan definisi kedaulatan Palestina yang menurutnya harus menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan terkait Gaza,
“Kedaulatan sama dengan warga Palestina-lah yang berhak menentukan masa depan dan pengaturan wilayahnya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti skema BoP yang menurutnya tidak melibatkan Palestina. Dina menyebut ISF dibentuk di bawah skema tersebut.
“Ini BoP kan tidak melibatkan Palestina. ISF dibentuk di bawah BoP,” katanya mengakhiri.
