Mulai Ramadhan di Tanggal Global

2 hours ago 5

Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setiap menjelang Ramadhan, umat Islam di Indonesia seperti menunggu pengumuman final pertandingan sepak bola. Bedanya, ini bukan soal siapa juara, tapi siapa mulai duluan. Ada yang sahur Rabu, ada yang sahur Kamis.

Grup WhatsApp keluarga mendadak berubah jadi seminar astronomi kilat. Paman yang biasanya hanya ahli gorengan tiba-tiba fasih bicara tentang elongasi dan derajat hilal, seolah-olah baru lulus dari observatorium antariksa.

Tahun 2026 ini lebih dramatis lagi. Untuk pertama kalinya Muhammadiyah memakai Kalender Hijriah Global Tunggal. Sebuah gagasan yang kalau divisualisasikan terasa seperti ada makhluk alien cerdas di luar angkasa menyorot bumi.

Dari atas sana ia berkata, “Mengapa di Sukabumi dan Alaska tanggalnya beda? Kan ini satu planet.” Dan Muhammadiyah menjawab: “Baiklah, mulai sekarang kita pakai satu kalender global. Bumi ini satu. Tanggalnya pun satu.”

Keputusan itu bukan bisik-bisik kosmik, melainkan tertuang resmi dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah 1447 Hijriah.

Melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu Legi, 18 Februari 2026. Jadi ini bukan tanggal hasil voting grup Telegram, melainkan hasil hisab yang ditandatangani dan diumumkan sebagai pedoman resmi warga persyarikatan.

Secara astronomis, ijtimak (konjungsi) menjelang Ramadhan terjadi pada Selasa Kliwon, 29 Syakban 1447 H, bertepatan dengan 17 Februari 2026 pukul 12:01:09 UTC. Kalau di Jakarta, ini sama dengan pukul 19:01 WIB.

Ijtimak adalah momen ketika matahari, bulan, dan bumi segaris dalam bidang astronomi. Ia tidak peduli pada baliho politik, tidak tunduk pada jadwal sidang, dan tidak bisa diintervensi opini publik. Ia terjadi karena hukum gravitasi, bukan karena trending topic.

Menurut pakar penginderaan jauh sekaligus pendiri Islamic Science Research Network, Prof Dr Tono Saksono, satu detik setelah konjungsi, hilal secara fisik telah terbentuk dan terus berkembang.

Ia menunjukkan bahwa pada saat Subuh 18 Februari di Jakarta, fase iluminasi bulan sudah mencapai sekitar 0,16 persen, menandakan keberadaan hilal secara matematis meski belum mudah terlihat. Jadi, katanya, saat itu kita mestinya sudah berpuasa.

Dalam metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal yang selama ini menjadi ciri Muhammadiyah, awal bulan ditetapkan jika tiga syarat terpenuhi: telah terjadi ijtimak, ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, dan saat matahari terbenam posisi hilal sudah berada di atas ufuk. Namun kini pendekatan itu diperluas dalam bingkai Kalender Hijriah Global Tunggal dengan Parameter Kalender Global.

Di sinilah letak dramanya. Pada saat matahari terbenam di hari ijtimak, sebelum pukul 24:00 UTC, tidak ada satu wilayah pun di bumi yang memenuhi Parameter Kalender Global 1, yakni tinggi bulan minimal 5 derajat dan elongasi minimal 8 derajat. Artinya, jika kita hanya melihat sampai batas itu, seluruh bumi seperti masih menunggu kelahiran resmi sang bulan.

Tetapi setelah pukul 24:00 UTC, ada wilayah yang memenuhi Parameter Kalender Global 2. Bahkan disebutkan secara presisi koordinatnya: lintang 56°48’49” LU dan bujur 158°51’44” BB. Di titik itu — yang berada di daratan Amerika — tinggi bulan tercatat 5° 23′ 35″ dengan elongasi 8° 00′ 11″. Angka-angka ini bukan puisi, melainkan data astronomi yang dihitung hingga detik busur. Di situlah, di ujung barat bumi, bulan dinyatakan cukup “dewasa” secara matematis.

Karena prinsipnya global, maka ketika satu daratan resmi di bumi telah memenuhi parameter itu dan ijtimak terjadi sebelum fajar di Selandia Baru, seluruh dunia dianggap memasuki bulan baru.

Maka Rabu, 18 Februari 2026, ditetapkan sebagai 1 Ramadan 1447 H di seluruh dunia versi KHGT. Dari koordinat dingin di Amerika hingga masjid-masjid tropis Nusantara, tanggalnya diseragamkan.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.

Read Entire Article
Politics | | | |