Menteri PKP Cari Dukungan Swasta Percepat Pembangunan Hunian di Sumatera

2 hours ago 5

Warga melintasi hunian sementara (Huntara) Danantara di Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Ahad (25/1/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mengupayakan penggalangan dana dari sektor swasta untuk mempercepat pembangunan 26.969 hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Kebutuhan pembangunan rumah tersebut diperkirakan mencapai Rp8,5 triliun dan ditargetkan dapat segera dihuni secara bertahap.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, dukungan swasta diperlukan agar masyarakat terdampak dapat segera menempati hunian, terutama menjelang Lebaran 2026. “Kan bagi rakyat enggak penting dari siapapun, yang penting dari orang Indonesia membantu. Supaya kita ada terobosan-terobosan. Jadi bayangkan, kita sebelum lebaran mudah-mudahan sudah ratusan yang bisa dihuni,” kata Maruarar dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Jakarta, Rabu (18/2/2026)

Maruarar mengatakan, penggalangan dukungan swasta sejauh ini telah menghasilkan pembangunan 2.603 unit hunian. Pemerintah berupaya memperluas dukungan tersebut agar percepatan pembangunan dapat terus dilakukan.

Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mendata kebutuhan hunian dan meminta percepatan penetapan penerima serta lokasi pembangunan. Menurut Maruarar Sirait, kejelasan data diperlukan agar pembangunan tidak berlarut dan progres di lapangan dapat dipastikan.

Pemerintah juga membagi peran dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di mana BNPB membangun rumah individu yang tersebar dan kementerian membangun hunian dalam satu kawasan berisi sekitar 100 hingga 200 unit.

Maruarar mengatakan, keseragaman spesifikasi dan nilai bantuan diperlukan untuk menghindari kecemburuan di masyarakat. “Saran kami sebaiknya, harganya dan apanya sama, sehingga kita menjaga perasaan-perasaan tidak enak dari satu sama lain,” katanya.

Selain itu, pemerintah mengkaji penggunaan material genteng produksi dalam negeri dalam pembangunan hunian. Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung industri nasional dan UMKM.

sumber : Antara

Read Entire Article
Politics | | | |