3 hours ago
4
Koalisi Ojol Nasional (KON), yang mengklaim mewakili 295 komunitas mitra pengemudi ojek daring (ojol), menyatakan tidak akan mengikuti aksi demonstrasi pada Selasa (20/5/2025). (ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Ojol Nasional (KON), yang mengklaim mewakili 295 komunitas mitra pengemudi ojek daring (ojol), menyatakan tidak akan mengikuti aksi demonstrasi pada Selasa (20/5/2025). Keputusan ini diambil karena kekhawatiran atas politisasi isu driver ojol yang dinilai semakin menjauh dari tujuan awal perjuangan kesejahteraan.
Ketua Presidium KON, Andi Kristianto, menyebut semakin banyak pihak eksternal yang mencoba memanfaatkan isu ojol demi kepentingan politik dan bisnis yang tidak transparan. Ia menilai tindakan tersebut dilakukan tanpa pemahaman utuh terhadap realitas pengemudi di lapangan.
“Maka itu kami putuskan tidak ikut demo 20 Mei karena tidak ingin suara driver disalahgunakan oleh pihak-pihak yang membawa agenda di luar kepentingan ojol. Perjuangan kami murni untuk kesejahteraan pengemudi dan harus fokus pada solusi konkret, bukan panggung politik,” ujar Andi dalam keterangannya, Senin (19/5/2025).
Andi juga membantah klaim adanya partisipasi 500 ribu driver dalam aksi tersebut. Ia menegaskan mayoritas pengemudi di seluruh Indonesia tetap memilih melayani konsumen. "Mereka masih akan onbid. Mereka lebih memilih memberi makan keluarga daripada mengikuti demo yang sarat muatan politik," tambahnya.
Menurut Andi, upaya peningkatan kesejahteraan pengemudi harus melibatkan komunitas driver itu sendiri, bukan kelompok luar yang tidak punya keterkaitan langsung. “Kalau mau membahas nasib driver, bicaralah langsung dengan kami. Jangan buat keputusan tanpa mendengar suara dari komunitas pengemudi,” tegasnya.
Ia mengakui bahwa hubungan antara driver dan aplikator bersifat kemitraan, namun ia menekankan perlunya regulasi yang memperjelas hak dan kewajiban agar relasi tersebut tetap adil dan saling menguntungkan. “Kami tidak menuntut diangkat sebagai karyawan, tapi kami ingin kemitraan ini dilindungi melalui regulasi yang tegas. Yang kami lawan adalah ketimpangan, bukan status kemitraannya,” ujarnya.
KON mendorong penyelesaian persoalan pengemudi dilakukan melalui dialog terbuka dan penyusunan regulasi yang inklusif, melibatkan semua pemangku kepentingan. “Kami menolak pendekatan politis yang hanya dimanfaatkan oleh segelintir elite. Jalur yang kami pilih adalah dialog dan advokasi kebijakan. Aksi yang tidak jelas arahnya justru berisiko merugikan driver itu sendiri. Siapa yang akan bertanggung jawab jika hal itu terjadi?” ujar Andi.
Ia mengajak pemerintah, perusahaan aplikasi, dan masyarakat sipil untuk duduk bersama menyusun regulasi kemitraan digital dengan melibatkan langsung komunitas pengemudi.
