7 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPRD Provinsi Jakarta menggalang donasi dalam penyelenggaraan Badan Kehormatan (BK) Award 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jakarta, Sabtu (13/12/2025). Penggalangan donasi itu dilakukan untuk membantu korban terdampak bencana di wilayah Sumatera.
Ketua DPRD Provinsi Jakarta Khoirudin mengatakan, penggalangan dana tersebut merupakan bentuk solidaritas para anggota dewan terhadap masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera. Mengingat, masih banyak warga terdampak bencana yang membutuhkan bantuan.
“Hari ini, Sabtu, 13 Desember, seluruh anggota DPRD Jakarta berkumpul dalam kegiatan pengumpulan donasi bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana di wilayah Sumatera,” kata Khoirudin melalui keterangannya, Sabtu.
Ia menyebutkan, hingga rangkaian puncak acara BK Award 2025 pukul 21.20 WIB, donasi yang terkumpul mencapai Rp 359.681.648. Angka itu berpotensi terus bertambah karena donasi masih dibuka.
Menurut dia, seluruh dana yang terkumpul itu akan diserahkan secara tunai kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jakarta. BPBD nantinya akan menggunakan dana itu untuk kebutuhan warga terdampak bencana di Sumatera.
Khoirudin menegaskan, pihaknya akan sepenuhnya mempercayakan penyaluran bantuan kepada BPBD. Ia pun membuka kemungkinan adanya perwakilan DPRD yang turun langsung ke lokasi bencana untuk memantau penyaluran bantuan tersebut.
"Donasi ini menjadi wujud komitmen DPRD DKI Jakarta bersama warga Jakarta dalam memperkuat kepedulian sosial bagi masyarakat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana," ujar Khoirudin.
Diketahui, BK Award merupakan ajang pertanggungjawaban kinerja dewan kepada masyarakat. Ketua BK DPRD Provinsi Jakarta Yudha Permana mengaku sengaja merangkai kegiatan itu dengan penggalangan dana kemanusiaan bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Terkait BK Award, ke depan kegiatan ini akan kami laksanakan secara rutin setiap tahun. Kami berharap ini menjadi budaya baik sekaligus bentuk pertanggungjawaban kinerja DPRD kepada warga Jakarta,” kata dia.
Menurut Yudha, kegiatan itu menjadi yang pertama dilakukan DPRD Jakarta dengan membuka ruang partisipasi publik secara luas. Dalam kegiatan itu, para anggota dewan juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi warga, pelajar, dan mahasiswa untuk bertemu serta berdiskusi langsung.
