3 hours ago
4
Poster bergambar PM Israel Benjamin Netanyahu terlihat diinjak massa peserta aksi solidaritas Indonesia Lawan Genosida, Dukung Palestina Merdeka di Jakarta, Ahad (12/10/2025). Massa aksi mengutuk segala bentuk genosida terhadap warga Gaza yang dilakukan Israel serta menyuarakan kemerdekaan dan gencatan senjata yang permanen di Palestina.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Reaksi publik kian memanas menyusul rilis dokumen tanggapan resmi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kepada Pengawas Keuangan Negara, Kamis lalu.
Dokumen yang menjadi bagian krusial dari investigasi Ombudsman atas tragedi 7 Oktober 2023 tersebut, justru memperlihatkan upaya sistematis Netanyahu untuk mencuci tangan dari kegagalan keamanan terdahsyat dalam sejarah Israel.
Alih-alih melakukan introspeksi mendalam, ia memilih melancarkan serangan balik: menuding rival politik serta pimpinan intelijen sebagai biang keladi, sembari mengerdilkan peran dan tanggung jawabnya sendiri sebagai kepala pemerintahan.
Manuver ini memicu kecaman tajam yang melintasi sekat profesi, mulai dari politisi hingga jurnalis kawakan. Mereka menilai dokumen tersebut bukanlah bentuk pertanggungjawaban publik, melainkan "senjata elektoral" yang dirancang secara dingin sejak hari pertama perang meletus.
Netanyahu dituding tengah melakukan pertaruhan berbahaya: mengorbankan integritas keamanan negara demi membangun benteng pelindung bagi citra dan kelangsungan politik pribadinya.
Kritik dari Jurnalis Investigatif
Jurnalis investigatif ternama, Ronen Bergman, dalam analisisnya di Yediot Aharonot, mengecam dokumen Netanyahu sebagai "campuran kebohongan dan pemalsuan berbahaya". Bergman menuduh Netanyahu melakukan eksploitasi buruk terhadap kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengakses materi rahasia negara. Materi-materi tersebut, menurut Bergman, digunakan secara menyesatkan untuk mengalihkan kesalahan.
"Netanyahu memutuskan sendiri apa yang akan diketahui publik dan apa yang lebih suka dia rahasiakan, terutama di tahun pemilihan," tulis Bergman. Ia menuduh Perdana Menteri melakukan "perebutan otoritas publikasi secara ilegal" dan "manipulasi fakta sejarah". Inti dari dokumen itu, kata Bergman, menunjukkan bahwa Netanyahu lebih memprioritaskan agenda politik "normalisasi" daripada "keamanan", gagal menunjuk pimpinan yang kompeten, dan menggunakan sumber daya negara untuk tujuan kampanye.
Bergman menyimpulkan bahwa dokumen tersebut adalah gabungan kutipan-kutipan yang terfragmentasi dan menyesatkan, dirancang khusus untuk membebaskannya di mata pemilih dengan memanfaatkan otoritas dan ketakutan terhadap lembaga keamanan.
