3 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tengah bersiap menjadi motor penggerak ketahanan pangan nasional. Provinsi ini dipilih sebagai lokasi percontohan (pilot project) penerapan model Lumbung Mataraman yang terintegrasi dengan Food Processing Hub dan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah strategis ini dirancang khusus untuk memperkuat sistem pangan lokal guna mendukung kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi fokus pemerintah.
Model Lumbung Mataraman bukan sekadar konsep penyimpanan pangan biasa. Ini adalah ekosistem terpadu yang memangkas rantai pasok yang selama ini dinilai terlalu panjang.
Menurut RM Wahyono Bimarso dari Yayasan Bijana Paksi Sitengsu yang juga Sampeyan Dalem Sultan Hamengku Buwono I, dalam skema ini, bahan pangan hasil keringat petani lokal dan kelompok usaha desa akan dikonsolidasikan di Lumbung Mataraman. Setelah itu, bahan baku masuk ke tahap pengolahan awal di food processing hub sebelum akhirnya didistribusikan secara terjadwal ke dapur SPPG.
“Fokusnya adalah membangun sistem pangan yang rapi dari hulu ke hilir, berbasis potensi lokal, dan mendukung keberlanjutan dapur gizi publik,” ujar RM Wahyono. Bimarso
Penerapan model ini, kata RM Wahyono Bimarso, membawa sejumlah dampak positif bagi stabilitas ekonomi dan kesehatan masyarakat, di antaranya efisiensi Distribusi, dimana memperpendek jarak antara produsen (petani) dan konsumen (dapur gizi). Kemudian mengenai Stabilitas Harga, yakni mengurangi ketergantungan pada tengkulak sehingga harga bahan baku lebih terkendali.
Selain itu, Jaminan mutu yang memastikan standar keamanan pangan tetap terjaga melalui proses di processing hub. Kemudian Pemberdayaan Desa dengan menempatkan BUMDes, koperasi, dan UMKM sebagai aktor utama ekonomi pangan.
RM Wahyono Bimarso menegaskan uji coba di Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang pembelajaran kolektif bagi pemerintah dan pelaku usaha. Selain memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi berkualitas, proyek ini bertujuan memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat pedesaan.
"Uji coba ini diharapkan menjadi ruang pembelajaran bersama, baik bagi pemerintah, pelaku usaha desa, maupun mitra pengelola dapur SPPG, sebelum diterapkan lebih luas.
Rencana pembangunan di beberapa Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul sebagai Prototype atau pilot project," kata RM Wahyono menambahkan.
Implementasi di Yogyakarta direncanakan berjalan secara bertahap dengan koordinasi ketat lintas pemangku kepentingan. Jika berhasil, model ini digadang-gadang akan menjadi cetak biru (blueprint) nasional untuk sistem pangan berbasis kearifan lokal.
Sesuai Perpres Nomor 115 Tahun 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menggandeng Lumbung Mataraman DIY sebagai pemasok utama program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kolaborasi ini mengoptimalkan lahan desa (tanah bengkok) untuk menciptakan ekosistem pangan mandiri.
Menurut R Teddy Anggoro selaku Sekjen Yayasan Bijana Paksi Sitengsu, ekosistem pangan mandiri yang dimaksud mulai dari Pemasok Utama yang menyuplai bahan baku pangan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). "Kemudian Optimalisasi Lahan yakni transformasi lahan idle menjadi pusat pertanian dan peternakan produktif. Lumbung Mataraman juga menerapkan Sistem Terpadu yang mengintegrasikan pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM lokal dalam satu siklus, serta ekonomi kerakyatan yang memberdayakan BUMDes dan warga desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal," jelas R. Teddy Anggoro.
Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif Sri Sultan Hamengkubuwono X melalui program Lumbung Mataram yang dinilai sangat sinkron dengan Pasal 38 Perpres No. 115 Tahun 2025 mengenai tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang telah dipersiapkan sejak dua tahun lalu ini memanfaatkan lahan kas desa seluas 1 hingga 1,25 hektar untuk dikelola masyarakat kurang mampu melalui sistem pertanian dan peternakan terintegrasi.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa model kemandirian pangan ini adalah solusi strategis untuk mencegah inflasi serta kekurangan stok pangan akibat melonjaknya kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dengan menjadikan warga desa sebagai pemasok utama, program ini tidak hanya menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku lokal tanpa perlu mengambil dari luar daerah, tetapi juga secara nyata menggerakkan roda ekonomi kerakyatan dan memberdayakan masyarakat DIY secara inklusif.
"Yayasan Biijana Paksi Sitengsu berharap kepada Kepala Badan Gizi Nasional Prof. Dr.Ir Dadan Hindayana mendukung penuh pelakasanaan dan pembangunan SPPG di Kabupaten Gunung Kidul sesuai pertemuan antara Ngraso Dalem Sultan Hamengkubuwono X dengan Nanik S Deyang Wakil Kepala BGN beberaoa waktu lalu di Yogyakarta," kata R Teddy Anggoro.
