3 hours ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan respons terhadap kasus pasien cuci darah dan lainnya yang tidak bisa berobat karena kartu BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dinonaktifkan tanpa pemberitahuan. Ia mengaku akan mengidentifikasi masyarakat yang tidak mampu untuk dibantu oleh Pemprov Jabar.
"Hari ini banyak sekali penderitaan yang dialami mereka yang memiliki penyakit kanker harus kemoterapi, thalasemia harus transfusi darah, gagal ginjal harus cuci darah, mereka menghadapi masalah karena kepesertaannya dicoret oleh Kementerian Sosial sehingga rumah sakit tak mau melayani," ucap dia dikutip Ahad (8/2/2026).
Dengan kondisi itu, ia menyampaikan pemerintah provinsi Jabar segera mengambil langkah untuk mengidentifikasi dan mendata seluruh warga Jabar yang tidak mampu dan memiliki riwayat penyakit diatas. Pihaknya akan membayarkan biaya BPJS kesehatan itu.
"Untuk jaminan kesehatan BPJS-nya dibayarkan oleh Pemprov Jabar," kata dia.
Ia mengatakan semua pihak bersama bergandengan tangan, tidak lupa merawat diri menjaga diri. "Bagi mereka yang mampu mengasuransikan kesehatannya agar saat susah ada jaminan untuk pengobatan," kata dia.
Sebelumnya, Komunitas Pasien Cuci Darah Provinsi Jawa Barat mengungkapkan penonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI JK untuk pasien cuci darah menghambat mereka untuk berobat. Beberapa diantaranya mengalami gangguan pernapasan seperti sesak napas hingga harus mencari dana pinjaman.
Koordinator Komunitas Pasien Cuci Darah Jawa Barat Rini YS mengatakan jumlah anggota komunitas pasien cuci darah mencapai 150 orang. Terdapat 24 orang diantaranya mengeluhkan kartu BPJS kesehatan PBI dinonaktifkan. "Kemarin sekitar 24 anggota itu mengeluhkan PBI-nya diputus," ucap dia dikutip Sabtu (7/2/2026).
Rini mengatakan, beberapa pasien sempat mengalami sesak nafas akibat terkendala berobat cuci darah. Rini pun menyarankan agar pasien yang mengalami sesak napas untuk memilih masuk IGD terlebih dahulu.
Selain itu, terdapat anggota yang terpaksa mencari dana pinjaman untuk mengaktifkan dulu ke BPJS Mandiri. "Iya betul (menghambat) malah sudah ada yang sesak. Ada dana dari mana mengaktifkan dulu ke mandiri," kata dia.
Ia menyebut mayoritas pasien cuci darah BPJS Kesehatan PBI merupakan masyarakat kurang mampu. Mereka yang terdaftar di BPJS Kesehatan mandiri pun banyak yang menunggak karena tidak mampu bayar.
"Sambil proses bisa balik ke PBI, buat ongkos saja mikir mereka. Mereka bayar BPJS mandiri dulu. Ada juga dia terdaftar umum dan PBI, dua itu mereka juga kalau dua itu ada tunggakan di umum itu. Pbinya tetap berjalan," kata dia.
Ia mengatakan ke 24 pasien cuci darah yang diputus PBI berasal dari berbagai kalangan usia. Rini mengatakan jika diaktifkan kembali PBI maka relatif menyulitkan bagi pasien cuci darah karena harus mengantri khususnya bagi orang tua.
"Ada yang belum (urus aktivasi), ada yang masih diurus ngurus SKTM surat keterangan tidak mampu ke RT RW proses berjenjang," ungkap dia.
