5 days ago
17
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyatakan kesiapan Danantara dalam mengelola tambang mineral yang Izin Usaha Pertambangannya (IUP) sebelumnya dicabut Presiden Prabowo Subianto. Rosan menyampaikan Danantara telah membentuk Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) untuk menindaklanjuti arahan pemerintah.
“Kita masih menunggu saja, tapi pada dasarnya kita selalu siap,” ujar Rosan di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Rosan enggan berbicara lebih jauh mengenai rencana Perminas mengelola Tambang Emas Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, yang sebelumnya dikelola PT Agincourt Resources. Ia mengaku masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
“Kita sih menunggu saja, karena saat ini tahapannya belum di kami,” ucap Rosan.
Tambang emas Martabe adalah salah satu tambang emas terbesar di Indonesia, sehingga pengalihan ke BUMN diharapkan memperkuat posisi negara dalam mengendalikan pendapatan dari sektor mineral.
Rosan juga merespons pengalihan pengelolaan tambang tersebut kepada entitas baru, meskipun Danantara telah memiliki holding pertambangan, yakni MIND ID. “Kalau MIND ID kan holding company. Tapi kalau kita lihat satu per satu, misalnya di bawahnya ada Bukit Asam, Inalum, dan Aneka Tambang,” kata Rosan.
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan Danantara telah membentuk Perusahaan Mineral Nasional (Perminas). Dony menyebut Perminas bakal mengambil alih pengelolaan tambang mineral yang izin usaha pertambangannya sebelumnya dicabut Presiden Prabowo Subianto.
“Perminas, jadi ada Perusahaan Mineral Nasional yang baru kami bentuk. Nanti memang ini perusahaan yang baru dibentuk,” ujar Dony usai menghadiri acara Investor Daily Round Table di Jakarta, Rabu (28/1/2026) lalu.
Dony menyampaikan pemerintah tentu telah memiliki kajian tersendiri dalam mengalihkan pengelolaan IUP tersebut kepada Danantara Indonesia. Ia menegaskan Danantara siap menjalankan amanah pemerintah dalam mengelola tambang mineral tersebut.
“Pertimbangannya tentu karena line of business-nya. Pemerintah bisnisnya kan ada di Danantara, tentu akhirnya diserahkan ke Danantara,” ucap Dony.
