2 days ago
13
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menargetkan swasembada produk protein tahun ini. Hal itu guna menyokong program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang penerima manfaatnya diprediksi bakal melampaui 90 juta orang.
Zulhas menyebut, swasembada protein dibutuhkan agar Indonesia tak perlu melakukan impor. Zulhas menerangkan, penerima manfaat MBG tahun ini akan mencapai 82,9 juta orang, terdiri dari pelajar, ibu hamil, balita, dan lansia.
"Perintah Presiden begitu, tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang makannya tidak bergizi," kata Zulhas saat meresmikan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Sampangan di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (30/1/2026).
Dia menambahkan, penerima manfaat MBG bisa melampaui 90 juta orang. "Saudara-saudara bayangkan, 90 juta lebih kalau butuh ikan satu potong, satu hari kita butuh 90 juta potong ikan," ujarnya.
Hal itu berlaku jika MBG menggunakan lauk protein lainnya. "Kalau perlu telur satu, maka satu hari perlu 90 juta butir telur. Kalau kita enggak swasembada pangan, bagaimana? Impor kita yang gede itu bisa tambah-tambah," kata Zulhas.
Dalam pidatonya sebelumnya, Zulhas memang sempat menyinggung bahwa Indonesia masih harus mengimpor jutaan ton gandum, kedelai, termasuk gula. Namun dia menyebut, tahun lalu Indonesia sudah berhasil swasembada beras dengan surplus produksi mencapai 4 juta ton.
"Oleh karena itu harus swasembada. Tahun lalu kita berhasil swasembada karbohidrat. Tahun ini kita harus berhasil swasembada pangan protein: ikan, telur, ayam," ucap Zulhas.
Dia mengatakan, salah satu cara pemerintah mengejar produksi produk protein adalah dengan membangun 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih. "Bioflok akan dibangun di tiap desa satu. Kemudian tambak-tambak besar di Jawa akan dibangun 20 ribu hektare untuk ngejar agar ikan kita bisa melimpah," ujarnya.
Menurut Zulhas, program-program prioritas Presiden saling terkait. Dia menyebut, Presiden telah meneken aturan bahwa bahan baku pembuatan MBG harus disuplai oleh Koperasi Merah Putih atau UMKM dan badan usaha milik desa (BumDes).
"Karena saya sebagai ketua tim, di aturan sudah saya buat, Presiden sudah teken, suplai SPPG harus dari koperasi, UMKM, BumDes, dan usaha rakyat lainnya. Tidak bisa nanti perusahaan besar, konglomerat, menyuplai SPPG, enggak bisa," ucap Zulhas.
