1 hour ago
4
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menerbitkan perintah eksekutif terkait strategi baru transfer senjata yang menetapkan prioritas bagi mitra Washington yang telah berinvestasi dalam pertahanan mereka sendiri. (ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menerbitkan perintah eksekutif terkait strategi baru transfer senjata yang menetapkan prioritas bagi mitra Washington yang telah berinvestasi dalam pertahanan mereka sendiri.
Dalam perintah eksekutif yang dipublikasikan Gedung Putih, pada Jumat (6/2/2026), Trump menyatakan untuk mempertahankan dominasi militer dan keunggulan teknologi AS, diperlukan penerapan Strategi Transfer Senjata America First.
Strategi tersebut disebut sebagai yang pertama dari jenisnya dan bertujuan memastikan penjualan senjata pada masa mendatang mengutamakan kepentingan AS dengan memanfaatkan pembelian dan modal asing guna memperkuat produksi serta kapasitas industri dalam negeri. Melalui strategi baru tersebut, AS berencana menggunakan pembelian dari luar negeri untuk mendukung reindustrialisasi domestik dan memperluas kapasitas produksi.
Dilansir laman Sputnik, perintah eksekutif itu juga menyebutkan sejalan dengan Perintah Eksekutif Nomor 14268 tertanggal 9 April 2025 tentang reformasi penjualan pertahanan luar negeri guna meningkatkan kecepatan dan akuntabilitas, AS akan memprioritaskan penjualan dan transfer senjata kepada mitra yang telah berinvestasi dalam kemampuan pertahanan sendiri, memiliki peran atau posisi geografis yang krusial dalam rencana dan operasi AS, atau berkontribusi terhadap keamanan ekonomi Washington.
Trump merinci dalam waktu 120 hari sejak diterbitkannya perintah eksekutif tersebut, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Perdagangan Howard Lutnick, harus menyerahkan katalog penjualan yang memuat platform dan sistem prioritas untuk didorong agar dibeli oleh sekutu dan mitra AS.
Trump sebelumnya berulang kali menuding negara-negara Eropa tidak berbuat cukup untuk mempertahankan diri. Ia mengkritik para sekutu Eropa Washington karena dinilai terlalu sedikit mengalokasikan anggaran pertahanan dan menuntut agar belanja pertahanan dinaikkan hingga 5 persen dari produk domestik bruto.
Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO di Den Haag, Juni lalu, negara-negara sekutu sepakat menaikkan target belanja pertahanan menjadi 3,5 persen, dengan tambahan 1,5 persen dialokasikan untuk bidang terkait, seperti keamanan siber dan infrastruktur jalan strategis.
Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Mark Rutte menyatakan pada akhir bulan lalu bahwa Uni Eropa belum mampu mempertahankan diri tanpa bantuan dari AS.
sumber : Antara
