3 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia diharap berperan signifikan sebagai anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), organisasi yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Menurut Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, RI harus terus menyuarakan kepentingan Palestina, termasuk rekonstruksi Jalur Gaza yang berpihak pada rakyat setempat.
Selain itu, RI juga dapat menguatkan peran diplomatik dalam menjembatani perdamaian antara Hamas dan Fatah. Keduanya merupakan faksi-politik dominan di Palestina yang kerap tidak seiring sejalan.
Hamas lebih memusatkan kekuasaannya di Jalur Gaza, sedangkan Fatah menguasai administrasi Palestinian Authority (PA) yang berbasis di Ramallah, Tepi Barat.
"Indonesia perlu mengambil peran diplomatik untuk mendorong rekonsiliasi nasional antara faksi-faksi Palestina, khususnya Hamas dan Fatah, sebagai prasyarat perjuangan kemerdekaan yang efektif," demikian petikan pernyataan resmi Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional PP Muhammadiyah yang diterima Republika pada Sabtu (7/2/2026).
BoP merupakan sebuah organisasi yang semula dicetuskan oleh AS pada September 2025 dan diresmikan pada 22 Januari 2026. Ini diklaim Trump sebagai mekanisme untuk mengawasi rekonstruksi Jalur Gaza, Palestina, pascaperang.
Pada Januari 2026 lalu, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NACG) dibentuk untuk mengawasi keamanan sipil di Jalur Gaza pascakonflik dan mengelola "pemerintahan transisi" sampai Otoritas Palestina (Palestinian Authority/PA) menyelesaikan program reformasi.
Namun, dalam pertemuan dengan Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff di Yerusalem, wilayah Palestina yang diduduki, baru-baru ini, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan syarat.
Israel mensyaratkan bahwa Otoritas Palestina tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan yang mengatur Jalur Gaza pasca-perang.
"PM (Netanyahu) menegaskan, Otoritas Palestina tidak akan terlibat dalam mengelola Jalur Gaza dalam peran apa pun," demikian petikan pernyataan kantor PM Netanyahu usai pertemuan tersebut, dilansir Arab News, pada Selasa (3/2/2026).
Baik Hamas maupun PA, demikian PM Israel, tidak boleh terlibat dalam pemerintahan Jalur Gaza pasca-perang. Karena itu, Netanyahu mengeluhkan adanya simbol Otoritas Palestina dalam lambang NCAG.
"Israel tidak akan menerima penggunaan simbol Otoritas Palestina. Otoritas Palestina tidak akan mengambil peran dalam administrasi Jalur Gaza," demikian petikan pernyataan kantor PM Israel.
