2 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno berharap program bedah rumah tidak hanya menjadi inisiatif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tetapi juga diadopsi oleh seluruh dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Menurutnya, program ini merupakan wujud kepedulian dan gotong royong yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan warga ibu kota.
Harapan tersebut disampaikan Rano usai melakukan peletakan batu pertama Program Bedah Rumah yang diinisiasi Satpol PP DKI Jakarta di Jalan Pedongkelan Ukir Dalam, Nomor 39, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu.
"Kami (Pemprov DKI) punya program bedah rumah, tetapi untuk kedinasan seperti Satpol PP ini, mudah-mudahan dilanjutkan dengan dinas yang lain. Ini kepedulian dan gotong royong dari masyarakat selain pemerintah daerah," kata Rano.
Rano menyoroti bahwa permukiman merupakan salah satu masalah utama di Jakarta, mengingat jumlah penduduk yang saat ini melampaui kapasitas luas wilayah. Pemerintah provinsi terus berupaya membenahi lingkungan tidak layak, salah satunya melalui pembangunan rumah susun.
"Jakarta sekarang memiliki rumah susun yang jauh lebih bagus, sangat bagus. Kalau dibandingkan dengan rumah susun di Singapura, jauh lebih bagus rumah susun di Jakarta," ujarnya.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan menyatakan komitmennya untuk menjalankan program bedah rumah setiap bulan di berbagai wilayah administrasi Jakarta. Program ini akan menyasar rumah-rumah yang paling membutuhkan perbaikan.
"Bentuknya lain-lain, mungkin bedah rumahnya memang total. Setiap bulan, kami akan coba keliling. Kita lihat mana yang memang kira-kira (butuh)," tutur Satriadi.
Pada Februari 2026, Satpol PP DKI membedah bangunan seluas 33,83 meter persegi di Kapuk, Cengkareng, yang dihuni tiga kepala keluarga dengan total delapan jiwa, dua di antaranya penyandang disabilitas. Bangunan berusia sekitar 40 tahun tersebut terdiri dari tiga petak dengan berbagai ukuran, dalam kondisi memprihatinkan: atap bocor, kamar mandi tidak layak, tembok belum diplester, plafon rusak, serta instalasi listrik tidak standar.
Kegiatan bedah rumah yang berlangsung Februari hingga April 2026 ini menggunakan anggaran Rp70 juta yang merupakan hasil urunan anggota Satpol PP DKI Jakarta.
sumber : Antara
