Purbaya: Jerman Lebih Syariah dari Kita dalam Praktik Perbankan

3 hours ago 4

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyebut praktik perbankan di Jerman justru lebih mencerminkan prinsip syariah dibandingkan Indonesia yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Pernyataan itu berangkat dari pengalamannya berdiskusi dengan pejabat bank sentral Jerman, Deutsche Bundesbank.

“Walaupun negara kamu negara Islam terbesar di dunia, negara saya lebih syariah dari negara kamu,” kata Purbaya menirukan ucapan koleganya di Jerman dalam Sharia Economic Forum yang digelar pekan lalu.

Ia sempat tak percaya. Namun penjelasan yang diterimanya cukup sederhana, sekitar 80 persen perbankan Jerman dikuasai bank kecil dan bank daerah dengan margin rendah. Keuntungan tidak dikejar berlebihan, fokusnya keberlanjutan dan pembiayaan sektor riil.

“Mereka menaruh di bank itu bunga yang cuma 1 persen, biaya pinjamnya cuma 2 persen,” ungkap Purbaya.

Model itu membuat sistem lebih stabil. Masyarakat pun memilih bank dengan imbal hasil rendah tetapi aman. Struktur ini dinilai lebih mendekati prinsip keadilan dan keseimbangan yang menjadi ruh ekonomi syariah.

Purbaya pun mengingatkan, ekonomi syariah bukan sekadar mengganti istilah bunga menjadi margin atau bagi hasil. Jika praktiknya tetap mahal dan membebani pelaku usaha, maka substansinya belum berubah.

“Diubah istilah ribanya tidak dipakai, tapi pakai istilah lain yang lebih mahal. Menurut saya itu arah yang salah,” tegasnya.

Kritik ini menyentuh langsung realitas di lapangan. Banyak pelaku UMKM mengeluhkan biaya pembiayaan syariah yang dinilai belum kompetitif. Padahal, dengan basis nasabah Muslim yang besar, bank syariah seharusnya punya ruang tumbuh lebih luas.

Ia bahkan mengakui sempat meragukan konsep ekonomi syariah bisa berjalan. Namun pengalaman di Jerman mengubah pandangannya.

“Saya hanya menunjukkan bahwa syariah itu bisa kalau Anda jalankan dengan baik,” ujarnya.

Di dalam negeri, Indonesia telah memiliki bank syariah besar seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Syariah Nasional (BSN). Pemerintah juga aktif menerbitkan sukuk dan green sukuk untuk pembiayaan pembangunan.

Namun menurut Purbaya, ekosistemnya belum kuat. Pasar besar belum sepenuhnya dikuasai pelaku domestik. Industri halal, pembiayaan UMKM, hingga manajemen bisnis berbasis syariah masih perlu pembenahan.

“Kita besar, tapi pemimpinnya saja tidak ada. Imamnya tidak ada dalam bisnis syariah,” tegas Purbaya.

Bagi Purbaya, pelajaran dari Jerman jelas, yang dibutuhkan bukan sekadar label syariah, melainkan praktik nyata yang menghadirkan keadilan, stabilitas, dan keberpihakan pada sektor riil.

Read Entire Article
Politics | | | |