3 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Belakangan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipertentangkan dengan anggaran pendidikan. Angka-angka dilempar ke ruang publik, seolah-olah kebijakan harus dipilih seperti menu tunggal: jika kita memberi makan anak, maka kita mengurangi hak guru; jika kita menaikkan kesejahteraan guru, maka kita menunda pemenuhan gizi murid.
Menurut anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, kepada media di Jakarta, Selasa (17/2/2026), logika semacam ini bukan hanya dangkal—ia berbahaya. Ia menciptakan dikotomi palsu yang menyesatkan arah berpikir publik.
“Saya ingin mengatakan ini dengan terang: membandingkan anggaran MBG dengan gaji guru adalah kekeliruan kategoris. Itu seperti membandingkan hak anak dan hak orang tua. Keduanya berdiri dalam satu ekosistem etis yang sama. Mengadu keduanya berarti merusak fondasi rumah yang sedang kita bangun bersama,” ujar dia.
Dia mengatakan, pendidikan telah lama menjadi mandat konstitusional, dengan alokasi minimal 20 persen APBN yang dikelola melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan berbagai lembaga terkait.
“Angka itu bukan sekadar statistik fiskal; ia adalah pernyataan politik bahwa masa depan bangsa tidak boleh dinegosiasikan,” ujar dia.
Namun, dia mengingatkan hendaknya kita juga harus jujur membaca struktur anggaran tersebut. Sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, terutama gaji dan tunjangan guru. Ini bukan sesuatu yang keliru—guru adalah jantung pendidikan.
Dia menegaskan, tanpa kesejahteraan yang layak, sulit mengharapkan dedikasi yang berkelanjutan. Tetapi kesejahteraan saja tidak cukup. Distribusi guru masih timpang. Pelatihan belum sepenuhnya berbasis praktik terbaik. “Infrastruktur di banyak wilayah 3T masih menyisakan ruang kelas rusak, sanitasi minim, dan akses internet terbatas,” ujar dia.
Di sisi lain, kata dia, persoalan gizi anak tetap menjadi fakta yang tidak bisa kita abaikan. Agenda peningkatan kualitas kesehatan generasi muda, yang selama ini juga menjadi perhatian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menegaskan bahwa stunting dan anemia bukan sekadar isu medis—ia adalah isu produktivitas nasional. “Anak yang kekurangan gizi tidak hanya tumbuh lebih pendek; ia berisiko kehilangan sebagian potensi kognitifnya,” tutur dia.
Azis berpendapat, di sinilah MBG menemukan landasan moral dan rasionalnya. Tubuh dan pikiran bukan dua entitas yang bisa dipisahkan dalam desain kebijakan publik.
Guru terbaik sekalipun akan menghadapi batas jika muridnya datang ke kelas dengan energi yang terkuras oleh lapar. Sebaliknya, anak yang kenyang tetapi tidak dibimbing oleh guru kompeten juga akan kehilangan arah.
“Maka mempertentangkan MBG dan pendidikan bukanlah sikap kritis; ia justru menunjukkan kegagalan memahami ekosistem pembangunan manusia,” kata dia.
