3 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, TAPANULI TENGAH – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat tahap II di lima kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara rampung pada akhir Juni 2026. Kelima lokasi tersebut meliputi Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kota Padangsidempuan.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Kurniawan, mengungkapkan bahwa progres pembangunan di masing-masing lokasi saat ini telah mencapai 8 persen. Setiap sekolah dibangun di atas lahan kosong seluas sekitar lima hektare.
"Kendala di awal seperti di Tapanuli Selatan dengan lahan dekat jurang, dan perencanaannya tidak ter-copy karena tertutup belukar. Kalau Padangsidimpuan terkait SMK Pertanian, tapi sekarang tidak ada kendala lagi," ujar Kurniawan di Tapanuli Tengah, Selasa (17/2/2026).
Sekolah Rakyat tahap II ini dirancang dengan sarana dan prasarana yang lengkap untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Fasilitas yang disediakan meliputi ruang kelas dari tingkat SD, SMP, hingga SMA, asrama siswa, asrama guru, ruang guru, laboratorium, serta fasilitas olahraga. Setiap sekolah memiliki kapasitas tampung mencapai 1.080 orang.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, Asren Nasution, menyebutkan bahwa total anggaran yang disiapkan untuk pembangunan lima Sekolah Rakyat di wilayah tersebut mencapai Rp1,2 triliun. Desain bangunan Sekolah Rakyat di Sumut akan diseragamkan dengan sekolah serupa di berbagai provinsi lain di Indonesia.
"Bapak Presiden telah memberikan arahan dalam rapat terbatas pada 4 Maret 2025 agar pembangunan Sekolah Rakyat dilaksanakan pada 2025-2026," ujar Asren.
Di wilayah timur Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Sosial setempat juga memastikan tahapan pembangunan Sekolah Rakyat telah berjalan sejak 2025. Kampung Irliga, Distrik Bpiri, Kabupaten Jayawijaya, direncanakan menjadi lokasi pembangunan sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu tersebut.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Papua Pegunungan, Yanius Y Telenggen, menjelaskan bahwa lokasi pembangunan telah ditinjau oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI untuk melakukan pengukuran dan tahapan awal lainnya.
sumber : Antara
