9 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pagi itu, di Pelabuhan Benete, Kabupaten Sumbawa Barat, angin laut kembali membawa suara mesin-mesin bongkar muat yang lama terdiam. Kapal-kapal kargo, yang sempat jarang merapat, kini datang silih berganti, membawa muatan harapan bagi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Di sisi lain pulau, di hamparan sawah Lombok Tengah, petani menuai padi dengan senyum yang lebih lebar, hasil panen meningkat, meski langit masih menyimpan cerita panas dan hujan yang tak menentu.
Dua pemandangan ini, tambang dan tanah pertanian, seperti dua sisi mata uang yang sama: satu mencerminkan kekuatan lama yang mulai goyah, satu lagi menjanjikan fondasi baru yang perlahan ditanam. Ekonomi NTB tahun 2025 berdiri di persimpangan itu, antara bayang masa lalu yang masih menggenggam erat dan cahaya masa depan yang mulai terlihat samar.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi NTB sepanjang 2025 hanya 3,22 persen, turun tajam dari 5,30 persen di tahun sebelumnya. Angka itu memicu perdebatan: ada yang menyebutnya perlambatan serius, ada pula yang melihatnya sebagai fase transisi yang wajar. Namun di balik digit itu tersembunyi cerita yang lebih dalam.
Pada triwulan pertama dan kedua, ekonomi NTB terkontraksi masing-masing minus 1,43 persen dan minus 1,12 persen. Penyebabnya jelas: produksi tambang anjlok hingga sekitar 50 persen, akibat kebijakan larangan ekspor konsentrat tembaga dan kendala teknis di smelter. Sektor pertambangan, yang selama ini menjadi lokomotif utama PDRB, tiba-tiba kehilangan napas. Seluruh daerah terasa getarannya.
Namun, seperti matahari yang muncul setelah malam panjang, triwulan keempat 2025 membawa kejutan: pertumbuhan melonjak 12,49 persen secara tahunan. Industri pengolahan melesat 137,78 persen, didorong smelter tembaga di Sumbawa Barat yang akhirnya beroperasi penuh. Ekspor barang dan jasa meningkat lebih dari 100 persen.
Lonjakan itu bukan sekadar angka, ia adalah bukti bahwa ketika hilirisasi berjalan, nilai tambah lahir di tanah sendiri, bukan lagi dikirim mentah-mentah ke luar negeri.
Paradoks 3,22 persen dan 12,49 persen bukanlah kontradiksi. Yang pertama adalah lukisan setahun penuh, yang kedua adalah kilauan harapan di ujung perjalanan. NTB sedang bergerak: dari ekonomi ekstraksi mentah menuju ekonomi pengolahan, dari ketergantungan pada bijih tanah menuju penguasaan rantai nilai.
Meski demikian, fondasi masih rapuh. Pada triwulan IV 2025, pertambangan dan penggalian masih menyumbang 18,75 persen PDRB, sedikit di atas pertanian (18,49 persen), diikuti perdagangan (14,38 persen). Ketika sektor padat modal itu terganggu, seluruh ekonomi ikut terguncang. Ironisnya, tanpa kontribusi tambang bijih logam, pertumbuhan NTB justru mencapai 8,33 persen secara kumulatif.
Artinya, sektor rakyat, pertanian, perdagangan, industri kecil, pariwisata, tetap berdenyut stabil, menyerap 33,77 persen tenaga kerja di pertanian, 18,96 persen di perdagangan, dan 10,33 persen di industri pengolahan.
Di sinilah letak tantangannya: pertumbuhan tinggi dari tambang tidak selalu menetes ke bawah. Sektor ekstraktif kerap menjadi enclave, terisolasi, minim keterkaitan dengan ekonomi lokal. Ketika produksi terhenti, rakyat kecil tetap bertahan dengan caranya sendiri, meski nilai tambahnya masih rendah.
sumber : Antara
