Siswa menyantap makanan saat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03, Pulogadung, Jakarta, Rabu (7/5/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wacana pemberian asuransi mencuat usai muncunya kasus siswa keracunan yang diduga akibat makan bergizi gratis (MBG) di berbagai daerah dalam beberapa Waktu terakhir. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, asuransi untuk penerima manfaat program MBG itu masih sebatas wacana.
“Terkait dengan asuransi untuk penerima manfaat, ini masih dalam wacana karena produknya pun belum ada di Indonesia,” ujar Dadan saat memberikan keterangan pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Akan tetapi, dia menjelaskan, BGN telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna membahas wacana tersebut. Dia mengatakan, BGN kemungkinan akan melibatkan dua asosiasi asuransi, yakni yang berkaitan dengan asuransi umum serta jiwa.
Oleh karena itu, dia mengatakan, BGN belum membicarakan secara detail terkait mekanisme asuransi tersebut, termasuk berapa besar premi yang harus dikeluarkan penerima manfaat. “Jadi, belum sampai ke arah situ, dan terus terang kami kan belum secara intensif juga berbicara terkait ini dengan Presiden (Prabowo Subianto),” katanya.
Dengan demikian, dia mengatakan, saat ini BGN baru mengkaji usulan dari Komisioner OJK terkait mekanisme asuransi tersebut. BGN juga menunggu apakah diizinkan maupun ada mekanisme lain dari Presiden Prabowo Subianto.
Peristiwa keracunan diduga akibat MBG terjadi yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa waktu terakhir membuat sejumlah orang tua siswa merasa khawatir. Para orang tua berharap ada perbaikan serius terhadap aspek keamanan dan higienitas makanan yang disajikan.
Purwanti (42 tahun), salah satu orang tua siswa kelas 5 di SDN Bangka 01 Pagi Jakarta Selatan, mengaku program MBG meringankan beban harian. Namun, Purwanti tetap menuntut kualitas.
“Bisa dikaji ulang makanan yang akan disajikan ke anak-anak itu, jadi menunya itu istilahnya yang sehat terus bahan-bahannya juga harus fresh. Ya seharusnya seperti itu (ada monitoring) dan lebih ketat lagi, iya kan harus ada ahli gizinya,” katanya saat ditemui Republika, Rabu (14/5/2025).
sumber : Antara