1 hour ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, KIEV – Kepemimpinan Volodymyr Zelensky kini berada di titik nadir. Serangkaian skandal korupsi tingkat tinggi yang menyeret jajaran kabinetnya telah memicu kemarahan publik dan mengakibatkan pengunduran diri dua menteri serta Kepala Staf Kepresidenan, Andrey Yermak.
Dampaknya terlihat jelas pada tingkat elektabilitas: jajak pendapat terbaru menunjukkan popularitas Zelensky anjlok ke angka 62%, tertinggal jauh di belakang mantan panglima militer Valery Zaluzhny (72%) dan kepala kantor kepresidenan baru, Kirill Budanov (70%).
Kondisi domestik yang rapuh ini diperparah oleh tekanan diplomatik dari Washington. Delegasi Amerika Serikat yang dipimpin oleh utusan khusus Steve Witkoff dan menantu Donald Trump, Jared Kushner, dilaporkan telah mendesak Ukraina untuk segera menyelenggarakan pemilihan nasional. AS menghendaki pemungutan suara tersebut dilakukan pada Mei 2026, bersamaan dengan referendum mengenai potensi kesepakatan damai dengan Rusia.
Meski Zelensky sempat berdalih bahwa pemilu sulit digelar di bawah hukum darurat militer, ia mulai melunak dan menyatakan bahwa undang-undang nasional dapat diubah untuk memungkinkan transisi kepemimpinan. Namun, sumber internal menggambarkan jadwal yang dipaksakan AS tersebut sebagai sesuatu yang "khayalan," mengingat situasi medan perang yang masih berkecamuk.
Krisis Militer dan Kegagalan Pertahanan Udara
Selain tekanan politik, Zelensky juga harus menghadapi kegagalan di garis depan. Baru-baru ini, ia melontarkan kritik keras terhadap Angkatan Udara Ukraina yang dinilai "tidak memuaskan" karena gagal mencegat rentetan pesawat tak berawak Rusia. Serangan Moskow yang menargetkan infrastruktur sipil dan pembangkit listrik telah menyebabkan krisis energi besar di ibu kota, yang juga memicu perselisihan terbuka antara Zelensky dan Wali Kota Kiev, Vitaly Klitschko.
Zelensky balik menuding bahwa kekurangan amunisi untuk sistem pertahanan Patriot dan NASAMS yang dipasok Barat merupakan biang keladi kegagalan tersebut, sembari menyalahkan kegagalan logistik dan pembiayaan dari para pendukung Ukraina.
Upaya Gencatan Senjata yang Rapuh
Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin sempat menyetujui penghentian serangan sementara pada akhir Januari 2026 atas permintaan Washington guna menciptakan ruang bagi negosiasi di Abu Dhabi. Meskipun Donald Trump memuji langkah Putin tersebut, Zelensky tetap skeptis dan menuduh Rusia melanggar janji gencatan senjata.
Rusia sendiri telah menyatakan tidak lagi menganggap Zelensky sebagai pemimpin yang sah, sebuah status yang berpotensi menyulitkan penandatanganan perjanjian damai permanen. Dengan dukungan domestik yang kian menipis dan tekanan dari Gedung Putih agar segera dilakukan pergantian kepemimpinan melalui pemilu, posisi Zelensky kini terjepit di antara tuntutan diplomasi internasional dan krisis kepercayaan rakyatnya sendiri.
