3 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anomali cuaca yang masih melanda berbagai wilayah di Indonesia mendorong Perum Jasa Tirta II (PJT II) meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengelola risiko banjir, genangan, dan longsor. Di tengah prakiraan cuaca ekstrem yang diprediksi berlangsung hingga Maret 2026, perusahaan memperkuat operasi pengelolaan sumber daya air (SDA) agar tetap andal dan aman bagi masyarakat.
Direktur Utama PJT II Imam Santoso menjelaskan, langkah mitigasi dilakukan secara terukur dan berkelanjutan, dengan fokus utama pada fungsi pengendalian banjir serta perlindungan masyarakat.
“Mitigasi kami lakukan secara terukur dan berkelanjutan dengan mengedepankan fungsi pengendalian banjir serta keselamatan masyarakat,” kata Imam.
Ia menambahkan, perusahaan terus menyesuaikan pola operasi waduk dan bendung, memperkuat pemantauan hidrologi, serta meningkatkan kesiapsiagaan personel di lapangan untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrem.
“Kami terus menyesuaikan pola operasi dan kesiapsiagaan di lapangan agar dampak cuaca ekstrem dapat diantisipasi sejak dini,” ujarnya.
Upaya tersebut tidak hanya berhenti di level perencanaan. Di lapangan, unit-unit wilayah PJT II bergerak cepat merespons kejadian hidrometeorologi. Di Subang, Jawa Barat, Unit Wilayah III PJT II menangani longsoran yang menutup Saluran Sekunder di Desa Darmaga, Kecamatan Cisalak, pada akhir Januari 2026. Longsor terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung terus-menerus.
Penanganan dilakukan secara manual dengan melibatkan perangkat desa, aparat setempat, dan masyarakat sekitar agar aliran air dapat segera dipulihkan.
“Keterlibatan berbagai pihak di lapangan menjadi kunci agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat,” tegas Imam.
Di wilayah Bekasi, Unit Wilayah I PJT II juga melakukan penanganan darurat akibat jebolnya tanggul Saluran Sekunder Kedunggede di Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur. Curah hujan tinggi menyebabkan tanggul sepanjang sekitar delapan meter rusak dan berpotensi mengganggu saluran irigasi yang melayani lebih dari delapan hektar lahan.
Perbaikan dilakukan menggunakan alat berat berupa ekskavator, dilengkapi karung tanah, cerucuk bambu, bronjong, dan terpal sebagai penguat sementara agar fungsi saluran tetap terjaga.
Selain upaya teknis, PJT II juga memperkuat koordinasi lintas instansi. Pertukaran data dan informasi dilakukan secara intensif melalui forum seperti Tim Koordinasi Pengoperasian Bendungan Kaskade Citarum (TKPBKC) yang rutin digelar setiap bulan. Forum ini melibatkan BMKG, BBWS Citarum, pengelola waduk, PLN UIP2B, Balai Hidrologi dan Lingkungan Pengairan, hingga Dinas SDA Jawa Barat.
Di tingkat internal, PJT II juga menggelar rapat Tim Koordinasi Operasi Pengelolaan SDA (TKOSDA) setiap dua minggu untuk memperbarui kondisi penyaluran air baku, kejadian bencana, dan kesiapan infrastruktur.
“Kolaborasi lintas instansi menjadi fondasi penting dalam membangun respons cepat dan terpadu di lapangan,” tutup Imam.
