2 hours ago
10
Gubernur Sulawesi Tengah menyalami warga yang mendapatkan pelayanan kesehatan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Warga Sulawesi Tengah (Sulteng) kini bisa mengakses layanan pengobatan secara gratis melalui Program Berani Sehat meski terkendala persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan. Program gagasan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny Lamadjido itu memastikan hak dasar kesehatan masyarakat tetap terpenuhi tanpa terkendala biaya maupun administrasi.
Gubernur Sulteng Anwar Hafid menyatakan, program tersebut menjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Dia menekankan bahwa tidak boleh ada warga yang menunda pengobatan hanya karena alasan biaya.
“Kita bekerja keras merealisasikan BERANI Sehat agar rakyat tidak lagi takut berobat karena persoalan biaya,” ujar Anwar Hafid, Rabu (11/02/2026).
Dia menjelaskan, Berani Sehat dirancang untuk menjawab beragam persoalan kesehatan masyarakat. Program ini mencakup pembiayaan penyakit berat seperti cuci darah dan penyakit jantung, termasuk mengatasi kendala administrasi akibat kepesertaan BPJS yang terputus.
Lanjutnya dia menyebut, Pemerintah Provinsi Sulteng menegaskan komitmen menghadirkan layanan kesehatan yang aman, mudah, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui BERANI Sehat, pemerintah daerah berupaya menutup celah persoalan pembiayaan dan kepesertaan jaminan kesehatan.
“Biaya kesehatan sudah ditanggung melalui APBD Sulawesi Tengah yang dialokasikan ke BPJS Kesehatan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, selama ada Berani Sehat, warga akan tetap terlayani,” jelasnya.
Di tengah tantangan pendanaan serta dinamika sistem jaminan kesehatan nasional, pemerintah provinsi menilai Berani Sehat sebagai langkah strategis menjaga kesinambungan layanan kesehatan. Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat capaian Universal Health Coverage (UHC) di Sulteng.
Diharapkan Melalui program tersebut, pemerintah daerah kembali menegaskan prinsip dasar pelayanan publik di sektor kesehatan. Kesehatan dipandang sebagai hak seluruh rakyat yang wajib dijamin kehadirannya oleh negara.
sumber : Antara
