3 days ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto dikabarkan mengundang dengan sejumlah tokoh nasional yang selama ini dianggap kritis ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Jumat (30/1/2026) lalu. Pertemuan tertutup antara Kepala Negara dan tokoh-tokoh tersebut belakangan diketahui membahas berbagai hal. Salah satunya adalah wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung alias via dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Siti Zuhro, yang juga ikut hadir dalam pertemuan itu, membenarkan adanya pembahasan wacana pilkada via DPRD dalam pertemuan tertutup dengan Presiden Prabowo pada Jumat itu.
Menurut dia, pembahasan mengenai pilkada tidak langsung itu bukan semata-mata didasarkan kepada urusan biaya yang tinggi, melainkan juga esensi dari pilkada itu sendiri.
"Saya yang mengucapkan memang tentang pilkada itu, tentang langsung (atau) tidak langsung, bukan semata-mata masalah costly atau yang memarakkan politik uang. Tidak an sich seperti itu," kata dia saat dihubungi Republika pada Sabtu (31/1/2026).
Siti Zuhro mengungkapkan, pilkada secara tidak langsung sangat mungkin untuk dilakukan. Namun, pelaksanaannya tidak mesti melalui DPRD, seperti yang pernah dilakukan di Indonesia pada masa Orde Baru.
"Tentu tidak seperti DPRD zaman baheula, tapi bagaimana agar di-adendum peraturan itu sehingga masyarakat sipil itu masih mengedepan," ujar Siti.
Menurut dia, pemerintah mesti menjelaskan tolok ukur apabila hendak mengubah sistem pilkada. Artinya, masyarakat mesti diberikan pemahaman agar mereka tidak merasa bahwa hak politiknya tercerabut apabila mekanisme pilkada diubah menjadi tidak langsung.
Siti Zuhro pun memberikan sejumlah opsi kepada Presiden Prabowo terkait hal yang mesti dilakukan. Apabila pilkada tetap akan dilakukan secara langsung, menurut dia, pemerintah harus memastikan partai politik untuk tetap sejalan dengan keputusan itu.
"Opsi yang saya berikan opsi, kalau Pilkada Langsung, partai politiknya harus firm sebagai pesertanya. Lalu stakeholders harus memiliki kesamaan perspektif agar pemerintahan yang efektif, ada keberpihakan pemda untuk mengeksekusi program rakyat, bukan sebaliknya, OTT (operasi tangkap tangan)," kata dia.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 457 kasus OTT yang terjadi di Indonesia selama pilkada langsung digelar. Kasus korupsi yang masih marak menjerat kepala daerah merupakan bukti bahwa sistem pilkada langsung belum sepenuhnya efektif, lantaran hanya merusak tatanan masyarakat dan birokrasi.
Padahal, pilkada yang digelar sejak 2001 bertujuan untuk desentralisasi kekuasaan. Mimpi dari adanya desentralisasi itu tidak lain adalah kemunculan kluster ekonomi baru, yang pada akhirnya dapat menyejahterakan rakyat di daerah-daerah.
Menurut Siti, Presiden Prabowo juga menginginkan pembangunan nasional itu memiliki keterkaitan dengan pembangunan daerah. Lebih-lebih, selama ini pembangunan di daerah-daerah kerap berseberangan dengan agenda nasional.
"Bayangan Pak Presiden, mestinya menjadi satu kesatuan yang kontinum antara pembangunan nasional dan daerah. Makanya kenapa kabinet kemarin dimagelangkan (retret Magelang), untuk menyamakan perspektif tadi itu," kata dia.
Siti memandang, Indonesia telah menerapkan desentralisasi selama 25 tahun. Namun, masih jauh dari 50 persen daerah yang mengalami kemajuan.
Ihwal kesimpulan soal mekanisme pilkada, Siti mengatakan, Prabowo tidak menyampaikan kesimpulan pilihan mana yang akan diambil. Namun, ia meminta pemerintah bisa memberikan penjelasan secara perinci soal mekanisme pilkada yang nantinya akan diterapkan.
"Tidak bicara (kesimpulan). Cuma saya mengatakan, mohon memberikan penjelasan mengapa Pilkada langsung itu perlu dievaluasi secara kritis. Lalu seandainya ada opsi melalui DPRD yang seperti apa? Tidak mungkin kan yang baheula kan gitu?" kata Siti.
