2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan revitalisasi infrastruktur dasar menjadi fondasi utama penguatan kawasan transmigrasi di berbagai wilayah Indonesia. Infrastruktur menjadi prasyarat agar kawasan transmigrasi berkembang layak, berkualitas, dan berkelanjutan.
AHY menyebut revitalisasi difokuskan pada pemenuhan kebutuhan paling mendasar masyarakat transmigran yang telah bermukim puluhan tahun di kawasan tersebut. Jalan, jembatan, perumahan, air bersih, listrik, jaringan komunikasi, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan menjadi penggerak peningkatan kualitas hidup sekaligus aktivitas ekonomi.
“Revitalisasi backbone-nya adalah infrastruktur dasar. Dan itu tidak bisa kita abaikan karena memang itulah yang paling fundamental,” kata AHY di kantornya, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Ia menilai pembangunan infrastruktur dasar membutuhkan orkestrasi lintas kementerian dan lembaga. Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Perhubungan disebut memegang peran strategis dalam memastikan konektivitas antarwilayah kawasan transmigrasi.
AHY menyampaikan, penguatan infrastruktur dasar sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita, terutama agenda pemerataan pembangunan dan penguatan ketahanan nasional. Infrastruktur jadi pengungkit agar sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta pelayanan publik berjalan efektif di wilayah transmigrasi.
“Tidak masuk akal ketika kita berharap masyarakat bisa hidup lebih layak tanpa didukung infrastruktur dasar yang memadai,” ujar AHY.
AHY menargetkan 154 kawasan transmigrasi dari Sabang hingga Merauke direvitalisasi secara bertahap. Revitalisasi difokuskan pada kawasan lama yang telah berkembang selama beberapa dekade agar mampu bertransformasi menjadi sentra pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal.
Dalam kerangka tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berperan sebagai penghubung lintas sektor. Orkestrasi dilakukan untuk memastikan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga media.
AHY mengapresiasi peran Kementerian Transmigrasi yang mengawal dua agenda besar, yakni revitalisasi dan transformasi kawasan. Revitalisasi menitikberatkan penguatan infrastruktur dasar, sedangkan transformasi diarahkan pada pengembangan kawasan sebagai pusat ekonomi tematik.
“Kita harapkan 154 kawasan transmigrasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bisa benar-benar menjadi kawasan yang baik, layak, dan berkualitas,” ujarnya.
Ia mencontohkan tiga kawasan percontohan yang mewakili tiga zona waktu, yakni Barelang di Kepulauan Riau, Mamuju di Sulawesi Barat, serta Salor di Merauke, Papua Selatan. Ketiga kawasan diproyeksikan menjadi laboratorium pembangunan kawasan transmigrasi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
AHY menegaskan, keberhasilan revitalisasi infrastruktur dasar menjadi prasyarat utama agar transformasi ekonomi kawasan transmigrasi berjalan efektif. Infrastruktur yang kuat dinilai mampu menarik industri, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat transmigran dan pelaku UMKM lokal.
