Program 100 GW PLTS Jadi Momentum Reformasi Regulasi Energi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt dinilai menjadi momentum strategis untuk membongkar hambatan regulasi yang selama ini menahan laju transisi energi. Target besar tersebut dipandang bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan pintu masuk reformasi menyeluruh sektor kelistrikan nasional.

Climate Fellow Foreign Policy Community of Indonesia sekaligus CEO Landscape Indonesia Agus Sari mengatakan, meski angka 100 GW terdengar melampaui total kapasitas listrik nasional saat ini, ambisi tersebut tetap berada dalam koridor yang mungkin dicapai. Ia menilai, kunci utamanya terletak pada keberanian pemerintah melakukan pembenahan struktural.

“Yang menarik adalah bahwa seambisius program ini, tapi tetap bisa dijalankan. Kita melihat ada kemungkinannya, ada caranya untuk kita bisa mencapai ambisi ini,” kata Agus Sari dalam peluncuran “Rekomendasi Kebijakan, Regulasi, dan Implementasi Program 100 GW PLTS untuk Ketahanan dan Kemandirian Energi serta Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, Jumat (20/2/2026).

Agus menyoroti perkembangan energi terbarukan Indonesia yang dinilai berjalan lambat dalam beberapa tahun terakhir. Hambatan regulasi, keterbatasan pembiayaan, hingga kapasitas institusional yang belum siap disebut menjadi simpul masalah yang saling terkait.

Menurut dia, program 100 GW PLTS dapat menjadi alat paksa reformasi. Ia menyebut momentum tersebut sebagai kesempatan melakukan de-bottlenecking atau menghilangkan sumbatan kebijakan yang menghambat investasi hijau.

“Ini adalah satu kesempatan untuk kita de-bottlenecking. Kesempatan untuk kita membuat semua peraturan-peraturannya,” kata Agus.

Ia merujuk pada rekomendasi koalisi masyarakat sipil agar pemerintah segera menerbitkan regulasi setingkat Peraturan Presiden untuk memberi kepastian hukum pembangunan PLTS skala masif. Tanpa kepastian regulasi, ambisi kapasitas besar berisiko tersendat di tahap perencanaan.