Perintah Presiden ke Menteri ATR: Konsesi HGU HGB Jatuh Tempo Harus Kembali ke Negara

4 hours ago 3

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid untuk teliti melacak konsesi aset-aset negara, terutama yang hak guna usaha dan hak guna bangunannya telah habis masa berlakunya.

Presiden mengingatkan jajarannya jangan sampai ada aset-aset negara yang tidak terlacak, dan akhirnya tidak kembali dikuasai negara setelah hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB)-nya habis.

"Pak Nusron, nanti saudara teliti ya. Luar biasa kaya kita. Cek semua konsesi-konsesi HGU, HGB, yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara," kata Presiden Prabowo kepada Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid saat Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo kemudian menyinggung tanah-tanah negara di Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan dan di Kemayoran, Jakarta, yang nilainya miliaran dolar AS.

"Kita baru sadar, ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK itu, nilainya, saya diberi tahu pengusaha, nilainya 25 miliar dolar (AS) 10 tahun lalu. Jadi, sekarang mungkin nilainya naik, mungkin 30 miliar (dolar AS)," kata Prabowo.

Oleh karena itu, Presiden yakin nilai aset-aset yang dapat dikelola negara jumlahnya dapat menembus 1 triliun dolar AS, terlebih jika aset-aset negara yang konsesinya sudah habis kembali dikelola negara.

Presiden menyebut saat ini aset-aset yang dikelola negara jumlahnya 982 miliar dolar AS

"(Aset) 982 (miliar dolar AS) tambah 30 (miliar dolar AS) kita sudah tembus 1 triliun dolar AS. Terus terang saja, banyak pemimpin kita tidak mengerti. Nah, ini kadang-kadang pandainya beberapa birokrat kita, aset disembunyikan," kata Presiden.

Oleh karena itu, tidak hanya kepada Menteri ATR/Kepala BPN, tetapi juga kepada menteri-menteri lainnya, Presiden Prabowo memerintahkan untuk mengkaji, mendata, dan melacak kembali aset-aset negara yang berada di bawah kekuasaan kementeriannya.

"Nanti sudah ganti tiga, empat kali menteri. Ganti tiga kali presiden bisa diapakan, banyak aset negara itu hilang tidak jelas," ujar Presiden mengungkap kekhawatirannya.

Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin sore, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sidang kabinet diikuti hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan.

Sidang Kabinet Paripurna pada Senin sore merupakan sidang kali ketiga yang digelar pada tahun ini. Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Maret 2025 guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah.

sumber : Antara

Read Entire Article
Politics | | | |