1 hour ago
3
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) memaparkan skenario agar seluruh warga Indonesia bisa mendapatkan layanan BPJS Kesehatan secara gratis dengan pembiayaan penuh dari negara. Skema ini dinilai realistis dan dapat diwujudkan jika terdapat kemauan politik yang kuat dari pemerintah.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Charles Honoris, menyampaikan pemaparan tersebut dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Charles mengatakan, selama ini kepesertaan BPJS Kesehatan untuk pekerja formal, aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri sudah ditanggung negara. Ia mengajak semua pihak membuka ruang diskusi untuk memperluas skema tersebut bagi seluruh masyarakat.
“Saya ingin mengajak kita semua untuk membuka diri dan berdiskusi tentang suatu skenario lain, di luar pekerja formal, PNS, TNI, dan Polri, kepesertaan BPJS-nya ditanggung oleh negara. Bisa tidak? Bisa. Mampu tidak? Menurut saya mampu,” ujar Charles.
Ia memaparkan, jumlah penduduk Indonesia saat ini sekitar 280 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 38 juta pekerja formal, 28 juta PNS, TNI, dan Polri, serta 4,5 juta pensiunan PNS, TNI, dan Polri. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 216,5 juta jiwa yang belum sepenuhnya dijamin negara.
“Kalau kita kurangi, maka ada sekitar 216,5 juta jiwa yang bisa kita intervensi untuk ditanggung oleh negara,” katanya.
Charles menjelaskan, jika 216,5 juta jiwa tersebut dikalikan dengan iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp 42.000 per bulan, maka kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp 9,07 triliun per bulan atau Rp 108,8 triliun per tahun.
“Dengan perhitungan itu, kita bisa mencapai universal health coverage atau UHC 100 persen, dan keaktifan peserta juga bisa 100 persen,” ucapnya.
Menurut Charles, kebutuhan anggaran tersebut sangat mungkin dipenuhi, terutama jika pemerintah memiliki political will yang kuat, sebagaimana saat meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Mampu tidak? Mampu. Kemarin Pak Menteri Keuangan sudah bilang bahwa uang kita banyak. Sekarang tinggal membutuhkan political will negara. Ini sama seperti ketika pemerintah mencanangkan program MBG,” ujarnya.
Di akhir pemaparannya, Charles juga mengaitkan kebutuhan anggaran BPJS gratis tersebut dengan proyeksi serapan anggaran program MBG. Ia menyebutkan, pada 2025, serapan anggaran MBG mencapai 81,6 persen dari total Rp 71 triliun.
“Kalau anggaran MBG 2026 sebesar Rp 335 triliun dan serapannya misalnya 85 persen, maka ada sekitar Rp 50 triliun yang tidak terserap. Ditambah dengan Rp 56 triliun anggaran PBI, totalnya menjadi Rp 106 triliun,” jelasnya.
Menurut dia, angka tersebut hampir menutup kebutuhan anggaran BPJS Kesehatan untuk menjamin seluruh warga Indonesia. “Tinggal tambah sedikit, 100 persen warga negara Indonesia sudah bisa dijamin kepesertaannya oleh BPJS Kesehatan,” pungkas Charles.
