53 minutes ago
2
Jembatan gantung Pongpet di Kampung Margajaya, Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran ambruk saat diresmikan Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Ahad (30/8/2026) sore
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ombudsman Perwakilan Jawa Barat menyoroti kualitas jembatan gantung Pongpet yang ambruk di Desa Margacinta, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Ahad (30/8/2026). Mereka mempertanyakan proses perencanaan pembangunan jembatan dan apakah setelah diperbaiki aman untuk dilintasi warga.
Ombudsman menilai peristiwa tersebut jangan berhenti pada kesimpulan karena kelebihan kapasitas. Mereka mempertanyakan apakah sejak awal kapasitas jembatan telah diketahui, disosialisasikan dan dikendalikan penggunaannya.
"Siapa yang memastikan masyarakat dapat menggunakan jembatan tersebut secara aman," ucap Fitry Agustine, Plt Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat melalui keterangan resmi yang diterima, Kamis (3/9/2026).
Ia mendapatkan informasi jika jembatan Pongpet merupakan bagian dari pembangunan Jembatan Perintis Garuda Merah Putih yang melibatkan Kodim 0625/Pangandaran bersama unsur TNI Angkatan Darat. Fitry menyebut hal itu perlu untuk didalami terutama untuk memperoleh kejelasan mengenai status pembangunan, sumber pembiayaan serta pembagian peran para pihak yang terlibat.
“Ketika sebuah fasilitas dibangun untuk digunakan masyarakat, harus jelas rantai tanggung jawabnya. Siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, siapa yang mengawasi, siapa yang melakukan pemeriksaan teknis dan siapa yang menyatakan fasilitas tersebut layak digunakan," kata dia.
Ia menilai jangan sampai semua pihak hadir pada saat peresmian. Namun tidak jelas siapa yang bertanggung jawab memastikan keselamatannya. Fitry mengatakan persoalan tersebut menjadi penting karena penyediaan infrastruktur publik tidak berhenti pada selesainya proses pembangunan.
"Sebuah jembatan yang telah berdiri secara fisik belum tentu dengan sendirinya dapat dinyatakan siap digunakan masyarakat. Masih terdapat proses yang perlu dipastikan, mulai dari pengawasan pembangunan, pemeriksaan kondisi teknis, kapasitas dan daya dukung, prosedur keselamatan, hingga mekanisme pengendalian penggunaan jembatan," kata dia.
