1 hour ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertumbuhan kredit menjadi pekerjaan rumah di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi. Pada 2025, pertumbuhan kredit tercatat sebesar 9,69 persen. Angka ini menunjukan tren penurunan sejak pandemi.
Pandemi pada 2020 membuat kredit terkontraksi 2,41 persen. Sejak saat itu, kredit kembali tumbuh menjadi 4,82 persen pada 2021, dan 11,35 persen pada 2022. Namun, pertumbuhan kredit mulai turun pada 2023 di level 10,38 persen dan 10,39 persen pada 2024.
Bank Indonesia (BI) menilai kondisi stabilitas sistem keuangan (SSK) nasional hingga awal 2026 tetap terjaga dengan baik, meski dinamika global masih dibayangi ketegangan geopolitik dan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Sejumlah indikator fundamental domestik dinilai masih solid dan memberi ruang besar bagi akselerasi kredit, khususnya pada 2026.
Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Alexander Lubis, mengatakan berbagai perkembangan sepanjang 2025 memang memengaruhi kondisi makroekonomi dan SSK. Namun, tekanan tersebut masih dapat dikelola dengan baik. Tahun ini, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan kredit 8-12 persen.
“Inflasi tetap terjaga hingga 2026, pertumbuhan ekonomi nasional masih kuat, dan rilis produk domestik bruto (PDB) menunjukkan kinerja yang resilien,” ujar Alexander dalam Editor's Briefing Bank Indonesia, di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (6/2/2026).
Ia menambahkan, akselerasi berbagai program pemerintah, termasuk penguatan investasi dan pembiayaan sektor riil, menjadi faktor penting yang menopang optimisme tersebut. Dari sisi global, BI mencermati pertumbuhan ekonomi dunia yang belum menunjukkan perbaikan signifikan. Ketegangan geopolitik yang berkepanjangan masih menimbulkan volatilitas di pasar keuangan global, termasuk berdampak pada harga komoditas seperti emas.
“Drama global masih banyak. Ini memengaruhi volatilitas pasar keuangan dan membuat PDB global belum tumbuh lebih tinggi,” kata Alexander.
Dalam situasi tersebut, BI menilai penguatan ekspansi domestik menjadi kunci. Dorongan pembiayaan kepada korporasi, rumah tangga, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus diintensifkan. BI juga menjaga suku bunga di level rendah sebesar 4,75 persen.
Berbagai indikator keuangan di sisi supply ini dinilai terjaga, termasuk likuiditas yang sangat baik di sisi perbankan. Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudential (KLM) Bank Indonesia telah menambah kemampuan perbankan agar bisa menyalurkan kredit lebih besar pada sektor riil. Ditambah dengan suntikan likuiditas dari sisi fiskal sebesar Rp200 triliun, seharusnya tidak ada alasan perbankan untuk kesulitan menyalurkan kredit.
Sepanjang 2025, Alexander mengakui pelaku usaha, dari sisi demand-nya, masih cenderung wait and see. Ekspansi banyak dilakukan dengan memanfaatkan dana internal, sementara kredit masih didominasi oleh korporasi besar. Industri menilai masih ada ketidakpastian usaha sehingga ekspansi terbatas. Ada juga dampak signifikan yang dipengaruhi konsumsi kelas menengah ke bawah. Alex menilai kondisi ini mulai membaik seiring pemulihan konsumsi rumah tangga.
“Fenomena penurunan konsumsi sempat terjadi di 2025, kita lihat ada fenomena rojali dan rohana itu, tapi belakangan sudah mulai pulih. UMKM dan rumah tangga terus kami dorong,” ujarnya.
Ia memproyeksikan 2026 sebagai momentum akselerasi kredit yang signifikan. Faktor pendukungnya antara lain suku bunga yang tetap rendah, realokasi aset keuangan ke sektor riil, serta meningkatnya permintaan kredit akibat ekspansi fiskal dan program pemerintah.
“Kebijakan makroprudensial kita longgar dan pro-growth. Permintaan pembiayaan terus kita dorong,” kata Alexander.
