3 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Danantara Indonesia memastikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG menjadi pertimbangan utama dalam proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Dalam waktu dekat, Danantara akan mengumumkan pemenang tender PSEL atau Waste-to-Energy di empat kota, yakni Bekasi, Denpasar, Yogyakarta, dan Bogor.
Proyek yang dimandatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 itu diproyeksikan menjadi jawaban atas darurat sampah perkotaan yang kian mengkhawatirkan. Selain mengurangi timbunan sampah, program ini juga bertujuan mendukung transisi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Managing Director Investment Danantara Investment Management Stefanus Ade Hadiwidjaja mengatakan, proses tender dilakukan secara profesional, transparan, dan kompetitif dengan melibatkan perusahaan global berpengalaman.
Ia mengatakan, aspek tata kelola, lingkungan, dan sosial menjadi parameter utama dalam seleksi badan usaha pelaksana.
“Seleksi dilakukan secara ketat dan berbasis mitigasi risiko. Kami memastikan aspek tata kelola, lingkungan, dan sosial menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan Badan Usaha Pelaksana Proyek,” ujar Stefanus saat sosialisasi dan audiensi dengan Dewan Perwakilan Daerah RI di Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Ia menjelaskan, dari sekitar 200 perusahaan yang masuk dalam Daftar Penyedia Teknologi, sebanyak 24 perusahaan internasional dari Cina, Prancis, Jepang, Singapura, dan Hong Kong dinyatakan lolos seleksi awal. Seluruh peserta wajib membentuk konsorsium dengan menggandeng mitra lokal guna mendorong alih teknologi dan memperkuat kapasitas nasional.
Dukungan terhadap proyek ini datang dari Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. Sultan yang aktif dalam forum perubahan iklim global, termasuk COP30 di Brasil, menilai pengembangan WtE merupakan langkah strategis dalam menjawab persoalan pengelolaan sampah sekaligus memperkuat agenda transisi energi.
“Investasi Danantara Indonesia di sektor Waste-to-Energy untuk menanggulangi persoalan sampah merupakan langkah strategis yang perlu diapresiasi. Ini membuka peluang kolaborasi teknologi sekaligus memberi kesempatan bagi mitra lokal untuk tumbuh dan berkontribusi,” ujar Sultan.
Sultan menegaskan DPD akan menjalankan fungsi pengawasan dan representasi daerah secara objektif serta memberi masukan konstruktif dalam implementasi kebijakan.
