5 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Ketua DPRD Jabar dari Fraksi PKB, Acep Jamaludin menyatakan keprihatinannya terhadap ketimpangan dalam penyelenggaraan pendidikan menengah di Jawa Barat.
Ia menegaskan, hingga saat ini Pemprov Jabar belum mampu menyediakan sekolah negeri tingkat SMA yang memadai untuk seluruh siswa.
"Sekolah swasta membantu menampung peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri, jumlahnya sekitar satu juta peserta didik," ujar Acep kepada Republika, Senin(12/5/2025).
Menurutnya, keberadaan sekolah swasta adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menutupi kekurangan pemprov dalam memenuhi amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
Namun sayangnya, alih-alih mendapatkan penghargaan, sekolah swasta justru kerap diperlakukan tidak adil baik dalam aspek pendanaan maupun penghormatan terhadap jasa para guru.
Menurut dia, provinsi memang memberikan bantuan pendidikan menengah universal (BPMU) tetapi jumlahnya hanya membantu sekitar 25 persen dari kebutuhan operasional sekolah. Guru-guru swasta pun hidup dalam ketimpangan kesejahteraan.
‘’Guru negeri yang berstatus PNS bisa digaji 5 hingga 10 juta rupiah. Tapi guru swasta, jangankan sejuta rupiah, kadang hanya cukup untuk ongkos ke sekolah saja," ungkapnya.
Lebih lanjut, Acep mengecam pendekatan yang dilakukan Pemprov Jabar terhadap sekolah swasta terkait pembebasan ijazah siswa. "Kami sangat menyayangkan adanya ancaman tidak dicairkannya BPMU hanya karena sekolah belum membebaskan ijazah. Ini bukan pendekatan yang adil dan bijaksana," ucapnya.
Ia menilai pemerintah seharusnya berterima kasih kepada sekolah dan guru swasta yang telah berjasa menyelenggarakan pendidikan di tengah keterbatasan pempov. Meski demikian, Fraksi PKB tetap mengapresiasi niat Pemprov Jabar yang menginisiasi pembebasan ijazah bagi siswa. "Itu langkah mulia dan patut diapresiasi," katanya.
Acep mengakui, penyelenggaraan pendidikan menengah memang menjadi tanggung jawab provinsi. Namun karena belum mampu menyediakan layanan yang merata, sekolah swasta berperan penting dalam menampung siswa yang tidak tertampung di sekolah negerim
Menurut Acep, solusi yang realistis bukan dengan ancaman, melainkan dengan kebijakan dukungan anggaran yang jelas.
"Data sekolah-sekolah, prioritaskan siswa dari keluarga kurang mampu dan anggarkan dana pembebasan ijazah secara khusus. Setelah dihitung dinas pendidikan, dibutuhkan sekitar Rp 1,3 triliun," ungkapnya.
Ia juga menyoroti efek dari video-video viral yang memicu aksi masyarakat menggeruduk sekolah. "Masyarakat perlu paham, ada aturan yang harus dihormati. Jangan sampai publik terprovokasi oleh informasi yang tidak utuh dan tidak berdasar hukum," katanya.
Fraksi PKB, lanjutnya, menyatakan siap mengawal program pembebasan ijazah jika benar-benar dianggarkan secara serius oleh Gubernur dalam APBD. "Kalau Gubernur siap, kami juga siap mengawal," pungkasnya.
