3 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan apresiasi pada Pemprov Jabar terkait pengelolaan pendapatan dan belanja APBD tahun 2025. Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Jabar, Deni Zakaria, hal tersebut terus menjadi motivasi dalam meningkatkan layanan dan kinerja.
Saat ini, kata Deni, program yang sedang berjalan adalah Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Bapenda terus melakukan evaluasi setiap hari agar kebijakan yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sejak 20 Maret hingga akhir Juni nanti bisa optimal.
"Sejauh ini, hingga akhir April lalu, sudah ada sebanyak 1.701.288 kendaraan bermotor (kbm) yang mengikuti program tersebut. Rinciannya, kendaraan roda dua sebanyak 1.405.807 kbm, kendaraan roda empat sebanyak 295.481 kbm," ujar Deni kepada wartawan, Senin (12/5/2025).
Menurut Deni, catatan yang sudah ditorehkan merupakan buah kerja sama dan keterlibatan banyak pihak, termasuk arahan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
“Kami bertugas dalam urusan pengelolaan pendapatan tentu bertanggung jawab dengan realisasi. Sejauh ini semuanya berjalan baik, namun tentu ini berkat kerjasama banyak pihak stakeholder, termasuk masyarakat wajib pajak,” kata Deni.
Disinggung mengenai apresiasi dari Mendagri, Deni enggan berpuas diri. “Ini adalah buah dari kerja sama banyak pihak. Dukungan dan perhatian Pak Gub KDM (Kang Dedi Mulyadi) juga berperan penting. Tentu apresiasi ini harus bisa jadi motivasi untuk lebih memaksimalkan kinerja,” kata Deni.
Perlu diketahui, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi dalam Rapat Koordinasi Nasional terkait Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 Ditjen Bina Keuangan Daerah pertengahan pekan lalu. Berdasarkan data yang ditampilkan, realisasi belanja dan pendapatan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat paling tinggi di antara provinsi lain di Indonesia.
Catatan realisasi belanja hingga 2 Mei sudah mencapai 21,91% sementara dari sisi pendapatan daerah sudah di angka 32,94%. Angka itu menunjukkan kemampuan realisasi belanja yang tinggi, sementara pendapatan melebihi porsi belanja.
Porsi itu juga menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki Cadangan anggaran untuk hal yang tak terduga. Ia berharap catatan ini bisa diikuti oleh pemerintah provinsi lain agar mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
