2 hours ago
5
Anggota Komsi XII DPR RI Fraksi Gerindra Ramson Siagian.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kesepakatan pengembangan mineral kritis antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dinilai memiliki arti strategis, tidak hanya dari sisi investasi, tetapi juga dalam memperkuat ketahanan energi dan pertahanan nasional. Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Ramson Siagian, menilai kerja sama ini harus diposisikan sebagai bagian dari strategi besar pengamanan sumber daya strategis Indonesia agar tetap terkontrol.
Ramson mengatakan Indonesia memiliki potensi signifikan mineral ikutan yang mengandung logam tanah jarang atau rare earth elements (REE) di sejumlah wilayah tambang milik BUMN.
“Memang beberapa BUMN di bawah MIND ID punya potensi besar untuk mineral ikutannya yang mengandung logam tanah jarang, rare earth element (REE), termasuk Freeport,” ujar Ramson, Jumat (20/02/2026).
Menurut dia, pengembangan REE menjadi penting karena logam tersebut memiliki nilai strategis tinggi, terutama dalam mendukung teknologi energi bersih dan sistem pertahanan modern.
“Memang sudah dibentuk BUMN khusus untuk mengelola logam tanah jarang yang ada di area-area yang dimiliki BUMN-BUMN tambang mineral kita,” jelasnya.
Ramson menegaskan, pengelolaan REE harus dilakukan secara hati-hati dan tetap dalam kendali negara. “Dan harus terkontrol. Karena hanya beberapa negara yang punya potensi logam tanah jarang di dunia ini,” tegasnya.
Ia menambahkan, kelangkaan negara pemilik cadangan REE menjadikan komoditas ini sangat sensitif secara geopolitik. “Karena logam tanah jarang sangat strategis untuk pengembangan sistem persenjataan canggih,” lanjut Ramson.
Logam tanah jarang diketahui menjadi komponen utama dalam pembuatan magnet permanen untuk kendaraan listrik, turbin angin, hingga perangkat radar dan sistem persenjataan berteknologi tinggi. Permintaan global terhadap mineral ini meningkat seiring percepatan transisi energi dan modernisasi alat utama sistem persenjataan di berbagai negara.
Ramson menilai, kerja sama dengan AS dalam pengembangan mineral kritis harus diarahkan untuk memperkuat penguasaan teknologi pengolahan di dalam negeri, bukan sekadar membuka akses investasi.
“Kita harus memastikan kerja sama ini mendukung ketahanan energi nasional dan sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Hilirisasi dan penguasaan teknologi harus menjadi prioritas,” ujarnya.
