2 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) untuk pertama kalinya merilis kondisi ketenagakerjaan secara kuartalan. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan penduduk dengan status bekerja pada November 2025 atau kuartal III 2025 tercatat sebanyak 147,91 juta orang.
“Tingkat pengangguran terbuka pada November 2025 sebesar 4,74 persen. Dari total angkatan kerja sebanyak 155,27 juta orang, terdapat 7,35 juta orang yang masih menganggur. Jumlah pengangguran secara absolut turun 0,109 juta orang pada periode Agustus–November 2025,” ujar Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Amalia mengatakan sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan masih mendominasi penyerapan tenaga kerja. Ketiga sektor tersebut menyerap 60,52 persen tenaga kerja nasional.
Ia menyampaikan jumlah penduduk bekerja meningkat 1,371 juta orang pada periode Agustus–November 2025. Peningkatan terbesar terjadi pada sektor akomodasi dan makan minum sebanyak 0,381 juta orang, diikuti industri pengolahan sebanyak 0,196 juta orang, serta sektor perdagangan sebesar 0,168 juta orang.
“BPS mencatat proporsi pekerja penuh pada November 2025 sebesar 67,94 persen, pekerja paruh waktu sebesar 24,24 persen, dan setengah pengangguran sebesar 7,81 persen. Proporsi pekerja penuh pada November 2025 lebih tinggi dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar 67,32 persen,” sambung Amalia.
Selain pengangguran, penurunan juga terjadi pada tingkat kemiskinan pada September 2025 yang tercatat sebesar 8,25 persen, menurun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 8,47 persen. Secara absolut, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 23,36 juta orang, turun dari 23,85 juta orang pada Maret 2025.
“Secara nasional, jumlah rumah tangga miskin mencapai 4,91 juta rumah tangga pada September 2025,” lanjut Amalia.
Amalia menjelaskan garis kemiskinan nasional pada September 2025 tercatat sebesar Rp 641.443 per kapita per bulan, meningkat dibandingkan Maret 2025 yang sebesar Rp 609.160. Sementara itu, garis kemiskinan rumah tangga secara nasional pada September 2025 tercatat sebesar Rp 3.053.269.
Ia menjelaskan besaran garis kemiskinan rumah tangga bervariasi antarwilayah, dipengaruhi tingkat harga dan pola konsumsi masyarakat. Sebagai contoh, garis kemiskinan rumah tangga di DKI Jakarta pada September 2025 tercatat sebesar Rp 4.578.617, Lampung sebesar Rp 2.891.323, dan Papua Pegunungan sebesar Rp 5.299.557.
“Tingkat kemiskinan di perdesaan pada September 2025 tercatat sebesar 10,72 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 6,60 persen. Baik tingkat kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan dibandingkan Maret 2025,” ucap Amalia.
Ia menambahkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada September 2025 juga mengalami penurunan dibandingkan Maret 2025, baik di perdesaan maupun perkotaan. Hal ini menunjukkan rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin menyempit.
Amalia menyebut Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di wilayah perkotaan relatif tetap, sedangkan di wilayah perdesaan menurun. Kondisi tersebut menunjukkan ketimpangan distribusi pengeluaran antarpenduduk miskin cenderung stagnan di perkotaan, sementara di perdesaan semakin merata. Secara spasial, penurunan tingkat kemiskinan terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia.
“Penurunan paling dalam terjadi di Maluku dan Papua, yakni sebesar 0,68 persen poin,” sambungnya.
Amalia mengatakan jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 12,32 juta orang atau 52,75 persen dari total penduduk miskin nasional. Sementara itu, jumlah penduduk miskin paling sedikit berada di Kalimantan, yakni 0,88 juta orang atau 3,76 persen.
“BPS juga mencatat tingkat ketimpangan yang diukur melalui gini ratio menurun 0,012 poin, dari 0,375 pada Maret 2025 menjadi 0,363 pada September 2025,” lanjut Amalia.
Ia menjelaskan nilai gini ratio berada pada rentang 0 hingga 1, di mana semakin rendah nilainya menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil. Ketimpangan di wilayah perkotaan pada September 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan perdesaan.
“Gini ratio perkotaan tercatat sebesar 0,383, sedangkan perdesaan sebesar 0,295. Baik di perkotaan maupun perdesaan, tingkat ketimpangan mengalami penurunan dibandingkan Maret 2025,” kata Amalia.
