7 hours ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong pengembangan biodiversity credit sebagai sumber pembiayaan baru untuk konservasi keanekaragaman hayati. Langkah ini ditempuh di tengah besarnya kebutuhan dana perlindungan ekosistem yang belum mampu dipenuhi oleh anggaran yang tersedia.
Berdasarkan Biodiversity Expenditure Review, kebutuhan pendanaan pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia mencapai Rp118,5 triliun hingga Rp163,8 triliun per tahun. Sementara itu, kapasitas pembiayaan yang tersedia saat ini baru sekitar Rp21,6 triliun per tahun sehingga terdapat kesenjangan pendanaan sebesar 82 persen hingga 87 persen.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo mengatakan biodiversity credit disiapkan sebagai instrumen pembiayaan inovatif yang dapat mendukung konservasi sekaligus memperkuat pembiayaan pembangunan berkelanjutan.
“Untuk menjawab tantangan ini, Kementerian PPN/Bappenas mendorong pengembangan biodiversity credit sebagai instrumen pembiayaan inovatif yang dapat memperkuat konservasi keanekaragaman hayati sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan,” kata Teguh dalam Biodiversity Credit Policy Dialogue: Indonesia–Australia, dikutip Sabtu (30/5/2026).
Menurut Teguh, keanekaragaman hayati merupakan aset strategis yang tidak hanya penting bagi kelestarian lingkungan, tetapi juga menopang ketahanan pangan serta membuka peluang pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru.
Pengembangan biodiversity credit menjadi bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045. Skema tersebut mendorong keterlibatan sektor swasta melalui instrumen berbasis pasar, blended finance, dan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha.
Biodiversity credit merupakan instrumen yang merepresentasikan hasil positif keanekaragaman hayati yang terukur, terverifikasi, dan berbasis bukti ilmiah. Skema ini dirancang menghasilkan manfaat tambahan bagi konservasi di luar praktik bisnis biasa.
Terdapat tiga jenis utama biodiversity credit, yakni uplift melalui restorasi ekologi aktif, conserve untuk menjaga ekosistem tetap utuh, serta avoided loss yang berfokus pada pencegahan penurunan keanekaragaman hayati.
Saat ini Bappenas bersama sejumlah kementerian dan lembaga dengan dukungan UNDP Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN) tengah menyiapkan tiga proyek percontohan serta menyusun white paper biodiversity credit sebagai dasar rekomendasi kebijakan pengembangan pasar yang kredibel dan berkelanjutan.
Staf Ahli Menteri Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya Kementerian Lingkungan Hidup Noer Adi Wardojo menekankan pentingnya integritas dalam pengembangan instrumen tersebut. Menurut dia, biodiversity credit harus dibangun melalui tata kelola yang kuat, pelibatan pemangku kepentingan yang inklusif, serta proyek percontohan yang dapat diuji secara nyata.
"Pengembangan biodiversity credit di Indonesia harus dilandasi oleh integritas yang tinggi, pelibatan pemangku kepentingan yang inklusif, dan kerangka tata kelola yang kuat agar instrumen ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi keanekaragaman hayati," ujar Noer.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Australia turut berbagi pengalaman terkait pengembangan Nature Repair Market yang menjadi instrumen perdagangan kredit keanekaragaman hayati berbasis sains dan transparansi. Skema tersebut berjalan berdampingan dengan pasar karbon Australia melalui Australian Carbon Credit Unit Scheme (ACCU).
Melalui kerja sama Indonesia dan Australia, pemerintah berharap pengembangan biodiversity credit dapat memperkuat pembiayaan konservasi, mendukung target IBSAP 2025-2045, sekaligus membantu pencapaian target Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF) dan Perjanjian Paris.
sumber : Antara
