3 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Viral belakangan seorang alumnus program beasiswa luar negeri Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) membanggakan anaknya yang mendapat paspor Inggris dan meremehkan status sebagai WNI. Ironisnya, tak sedikit duit negara, yang artinya merupakan uang rakyat Indonesia, dipakai untuk membiayai program beasiswa yang memungkinkannya ke luar negeri.
Salah satu sumber dana utama untuk badan noneselon di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu adalah Dana Abadi Pendidikan (DAP). Uang di DAP didapat dari hasil investasi dari dana abadi yang dikelola oleh LPDP, yang berasal dari alokasi APBN dan penerimaan pajak selama bertahun-tahun.
Pada akhir 2025 lalu, Pelaksana Tugas (Plt) Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto menyampaikan sejak 2010 hingga 30 September 2025, angka saldo dana abadi mencapai Rp 154,11 triliun.
Jumlah itu meliputi Dana Abadi Pendidikan (DAP) sebesar Rp 126,12 triliun, Dana Abadi Penelitian (DAPL) sebesar Rp 12,99 triliun, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT) yakni Rp 10 triliun, serta Dana Abadi Kebudayaan (DAKB) sebesar Rp 5 triliun.
Angka saldo dana abadi LPDP hingga periode tersebut sama dengan jumlah pada sepanjang 2025, yakni Rp 154,11 triliun, dengan perincian yang sama persis pula. Tren saldo dana abadi LPDP cenderung mengalami tren peningkatan. Pada 2023, angkanya Rp 139,11 triliun, naik dibandingkan 2022 sebesar Rp 119,11 triliun, 2021 (Rp 99,11 triliun), 2020 (Rp 70,11 triliun).
Karena maraknya peminat beasiswa ini, dalam dua tahun terakhir, LPDP mencatatkan defisit. Yakni pada 2024, jumlah pendapatan LPDP ialah Rp 10,95 triliun dan belanja sebesar Rp 11,86 triliun. Adapun pada 2023, angka pendapatan dan belanja LPDP masing-masing Rp 9,33 triliun dan Rp 9,85 triliun.
Tahun-tahun sebelumnya, realisasi pendapatan dan belanja LPDP tercatat surplus. Tahun 2022, pendapatannya tercatat Rp 6,39 triliun dan belanja Rp 4,93 triliun. Di 2021, pendapatan Rp 4,51 triliun dan belanja Rp 3,08 triliun, dan di 2020 pendapatannya Rp 3,92 triliun dan belanja Rp 2,02 triliun.
Di 2020, 2021, 2022, biasanya pendapatannya lebih tinggi, mulai 2023 2024 belanja lebih tinggi. Dan tahun ini kita kemungkinan akan belanja lebih tinggi, sehingga saya mungkin bisa sampaikan tahun ini khusus dana abadi pendidikan atau DAP kemungkinan kita akan mengalami defisit tetapi masih bisa ditutup dengan tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Sudarto dalam acara Media Gathering bertajuk ‘Kupas Tuntas APBN 2026’ di Bogor, Jawa Barat, Kamis (9/10/2025).
Sudarto menjelaskan, alasan kondisi defisit terjadi pada dua tahun belakangan. Yakni karena jumlah penerima LPDP lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Tahun 2023 2024 kita mengejar ketertinggalan angka partisipasi pendidikan tinggi, maka waktu itu pemerintah menerima jumlah awardee yang besar dari sebelumnya. Pada 2023 ada 9.000-an, terus 2024 ada 8.000-an, sehingga tahun ini karena yang masih on going banyak, kita menerima yang baru itu jumlahnya lebih sedikit (4.000). Mungkin tahun ini dan tahun depan, mudah-mudahan 2027 kita kembali normal lagi,” jelasnya.
Diketahui, pemerintah menetapkan jumlah penerima LPDP pada 2025 dan 2026 masing-masing ialah sebanyak 4.000 orang. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan pada 2024 sebanyak 8.592 orang dan 2023 sebanyak 9.358 orang.
sumber : Antara
