7 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Pengelolaan mineral dan batubara (minerba) yang berkelanjutan dinilai menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hal tersebut disampaikan dalam Orasi Ilmiah bertajuk Bela Negara dan Demokrasi: Pengelolaan Mineral dan Batubara Menuju Indonesia Emas 2045 pada Sidang Terbuka Senat Dies Natalis ke-67 Universitas Pembangunan Nasional (UPN) 'Veteran' Yogyakarta, Ahad (15/12/2025).
Dalam orasi tersebut ditegaskan bahwa semangat bela negara tidak hanya dimaknai dalam konteks pertahanan militer, tetapi juga melalui pengelolaan sumber daya alam yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemakmuran rakyat. "Sektor energi dan sumber daya mineral disebut memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, serta kemandirian nasional," ujar Direktur Jenderal (Dirjend) Mineral dan Batubara (Minerba) yang juga alumni UPN 'Veteran' Yogyakarta, Dr Ing Tri Winarno, ST, MT.
Berdasarkan proyeksi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Indonesia menargetkan menjadi lima besar kekuatan ekonomi dunia dengan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal mencapai USD 9,8 triliun dan pendapatan per kapita di kisaran USD 23 ribu–30 ribu pada 2045. Untuk mencapai target tersebut, hilirisasi minerba dipandang sebagai kunci peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan struktur industri nasional.
Indonesia juga memiliki posisi strategis secara global dengan cadangan mineral unggulan, seperti nikel terbesar di dunia, bauksit peringkat keempat, timah peringkat kedua, serta batubara peringkat ketujuh dunia. "Potensi tersebut, apabila dikelola secara optimal dan berkelanjutan, diyakini mampu menjadi motor penggerak transformasi ekonomi berbasis sumber daya lokal," kata Tri Winarno.
Pemerintah, kata dia, saat ini terus mendorong kebijakan hilirisasi melalui pembangunan smelter, pengembangan industri turunan, serta integrasi rantai pasok dalam negeri. Kebijakan ini terbukti memberikan dampak nyata, antara lain peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan industri, pembukaan lapangan kerja baru, serta kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor minerba.
Selain aspek ekonomi, penguatan tata kelola juga menjadi sorotan utama. Digitalisasi pengelolaan minerba melalui sistem terintegrasi seperti MinerbaOne, e-RKAB, MOMS, dan e-PNBP dinilai mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengawasan kegiatan pertambangan. Transformasi digital ini diharapkan dapat menekan praktik penyimpangan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha.
Dalam orasi tersebut juga disampaikan komitmen pemerintah untuk memperluas akses pengelolaan tambang bagi masyarakat melalui koperasi, UMKM, BUMD, serta organisasi kemasyarakatan keagamaan. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di luar Pulau Jawa, serta memperkuat peran perguruan tinggi dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis ilmu pengetahuan.
Menutup orasi ilmiahnya, disampaikan bahwa menuju Indonesia Emas 2045 dibutuhkan konsistensi kebijakan, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen kuat terhadap prinsip keberlanjutan. "Kedaulatan energi dan pengelolaan minerba yang bertanggung jawab dipandang sebagai bagian integral dari bela negara demi mewujudkan Indonesia yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera," katanya.
