4 hours ago
10
Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Jeddah, Arab Saudi, pada 17 Juli 2023.
REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH – Turki, Arab Saudi, dan Pakistan dilaporkan akan menandatangani perjanjian pertahanan bersama pada hari Jumat ini. Kesepakatan ini disebut akan ditandatangani di Makkah
Kesepakatan yang telah dinegosiasikan sejak tahun lalu ini bakal menandai terbentuknya kerangka kerja trilateral baru yang signifikan di tengah krisis regional yang kian memburuk akibat serangan Israel dan AS terhadap Iran.
Para analis Saudi sebelumnya menyatakan bahwa Riyadh dapat mengaktifkan pakta pertahanan yang telah dimilikinya dengan Pakistan jika negara itu terlibat dalam perang melawan Iran.
Belakangan Saudi juga mendapat ancaman serangan dari kelompok Houthi dari Yaman setelah membantu pemerintahan status quo melancarkan serangan ke Bandara Internasional Yaman, Juli lalu. Sejak itu, Houthi telah menyatakan Laut Merah tertutup untuk kapal-kapal minyak Saudi. Sejumlah kapal Saudi juga telah jadi sasaran Houthi belakangan.
Kesepakatan yang direncanakan pada hari Jumat ini dapat membawa implikasi serupa bagi Turki, yang sudah menjadi sekutu AS dan NATO. Namun, belum jelas apa saja cakupan pertahanan bersama yang termuat dalam kesepakatan tersebut.
Kesepakatan ini, dilaporkan Middle east Eye, diperkirakan akan ditandatangani di Makkah oleh para pemimpin dari ketiga negara berpenduduk mayoritas Muslim tersebut. "Kesepakatan ini akan mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut," ujar salah satu sumber yang berbasis di Ankara.
"Jika berhasil diterapkan, kesepakatan ini akan meningkatkan stabilitas dan keamanan bagi penduduk di wilayah ini."
Sumber-sumber tersebut menyatakan bahwa kesepakatan itu akan mencakup seluruh kerja sama pertahanan di antara ketiga negara. "Hal ini tidak akan mengubah ataupun melemahkan komitmen aliansi lain yang mungkin dimiliki oleh ketiga negara tersebut," tambah sumber yang sama.
Sumber-sumber tersebut enggan mengungkapkan apakah kesepakatan itu memuat klausul pertahanan bersama, yang menetapkan bahwa serangan terhadap salah satu negara akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut.
Sumber kedua mengatakan bahwa kesepakatan itu kemungkinan besar mencakup klausul semacam itu, namun mengingatkan bahwa ketentuan akhirnya belum dipastikan.
